Selasa, 06/08/2019 15:00 WIB
Wapres JK Lantik 744 Calon Pamong Praja Muda IPDN
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melantik 744 orang calon Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXVI
JATINANGOR, DAKTA.COM - Sebanyak 744 Calon Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI dilantik langsung oleh Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019. Acara digelar di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (06/08).
Selain Wapres RI beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, hadir dalam acara diantaranya Menteri Dalam Negeri dan Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang, Forkopimda Kabupaten Sumedang, serta beberapa pimpinan RI dan pejabat lainnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Pamong Praja Muda yang dilantik adalah putra/putri terbaik bangsa wakil dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang akan di tempatkan di lintas provinsi sebagai implementasi Nawa Cita.
"Nantinya Pamong Praja Muda ini akan ditempatkan di daerah penugasan dengan sistem cross provinsi khususnya di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau terluar dengan masa kerja minimal dua tahun yang ditugaskan khusus melaksanakan Nawa Cita menghadirkan pemerintahan dekat dengan masyarakat," kata Tjahjo.
Dalam amanatnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tugas utama Pamong Praja merupakan tugas yang mulia dan sangat menentukan kualitas bangsa ke depan. Pasalnya, Pamong Praja merupakan perekat dan pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tugas Pamong Praja adalah tugas yang mulia dan sangat menentukan kualitas bangsa ke depan. Anda adalah pewaris Pemerintah masa depan dan harus menjalankan amanah sebaik-baiknya. Anda adalah alat pemersatu dan perekat bangsa, pemimpin yang demokratis, mendengarkan suara rakyat dan melayani masyarakat secara keseluruhan dalam membangun bangsa," kata Wapres Jusuf Kalla.
Dengan ditempatkannya para Purna Praja secara lintas provinsi, diharapkan menjadikan para Pamong Praja mementingkan kepentingan nasional dan menghilangkan ego sektoral untuk mementingkan daerah asal masing-masing.
"Anda memiliki tugas yang beragam di wilayah yang tentu belum dikenal karena bukan daerah asal. Jangan mementingkan Pemda masing-masing karena itulah Anda tidak ditempatkan di daerah setempat, tetapi di tempatkan di lintas provinsi agar murni mementingkan kepentingan nasional bukanlah daerah masing-masing. Penempatan Anda semua akan membuat PNS tidak bersifat kedaerahan tapi bersifat nasional. Kita tidak ingin PNS terkotak-kotak antara PNS Pusat atau Daerah, karena tugasnya sama-sama melayani masyarakat," katanya.
Dengan fokus Pemerintah untuk membangun daerah hingga ke perbatasan, membuat pembangunan tak lagi terbatas dan terpusat di perkotaan saja. Sehingga masyarakat semakin terbuka dan membutuhkan pelayanan yang cepat, efektif serta memangkas segala bentuk birokrasi.
"PNS harus memperbaiki birokrasi karena pembangunan juga telah masuk ke desa-desa. Negara melalu Pamong Praja harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat, PNS harus memperbaiki birokrasi, tidak lambat dalam bekerja, tidak berbelit-belit, karena melayani masyarakat adalah tugas utama," imbuhnya. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Kabupaten Bekasi Tidak Gelar Job Fair Tahun Ini
- Gugus Tugas Kabupaten Bekasi Bubarkan Resepsi Pernikahan
- DPRD Minta Revitalisasi Pasar Induk Cibitung Ditunda
- Pedagang Pasar Tambun Jalani Swab Test
- Pemkab Bekasi Tegaskan Biaya Rapid Test Hanya Rp150 Ribu
- Kadin Dorong Pengusaha Manfaatkan Stimulus Pajak
- IDI & Aice Group Serukan Asupan STM dan Olah Raga Untuk Melawan Covid-19
- Pemkab Bekasi Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
- Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Bekasi Belum Bisa Dilakukan
- Pemkab Bekasi Didesak Percepat Perluasan TPAS Burangkeng
- Rekor Topping Off Terbanyak, MURI Beri Penghargaan Meikarta
- MUI Gagas Cover Al Quran Bernuansa Batik Khas Bekasi
- Kecamatan Setu Koordinasi Sampah Masuk TPAS Burangkeng ke DLH
- Selama Covid-19 Konsumsi Air Bersih Meningkat, Pembayaran Menurun
- Korupsi, Mantan Kades Karangasih Dituntut 1,6 Tahun Penjara
0 Comments