Jum'at, 02/08/2019 16:03 WIB
Banyak Pasal RUU PKS Multitafsir, ALPPIND Minta DPR Menolaknya
Aksi damai tolak RUU PKS
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Alppind, Ana Rohana menilai banyak pasal yang multitafsir pada Rancangan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang dapat disalahartikan.
"Kalau misalnya batasan kekerasan itu karena dipaksa, itu bisa menghancurkan institusi keluarga. Bagaimana jika suami ingin berhubungan seks dengan istrinya apakah itu adalah sebuah tindakan kriminal?" papar Ana di Jakarta, Jumat (2/8).
Ana berpendapat semestinya aturan mengenai kasus kekerasan seksual lebih baik jika dimasukkan ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana umum agar tidak saling tumpang tindih dalam payung hukum.
"Sudah ada KUHP yang sebetulnya bisa dipakai untuk mengatur mengenai pergaulan dengan lawan jenis, karena disana mengatur tentang pidana secara umum," imbuhnya.
Maka dari itu menurut Ana sebaiknya DPR RI tidak mengesahkan RUU tersebut karena tidak ada kejelasan mengenai norma-norma kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya.
"Sebaiknya tidak perlu disahkan, gunakan saja Undang-Undang yang sudah ada. Jadi nggak repot dalam pelaksanaannya, di KUHP sudah diatur tapi disini juga diatur lagi," tutupnya.
RUU PKS menjadi kontroversi karena banyaknya pasal yang menimbulkan multitafsir mengenai definisi dari kekerasan seksual dan kebebasan memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain.
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Penanganan Banjir Jadi Usulan Prioritas di Kelurahan Jatikarya
- Usia ke-47, PPP Bekasi Pertegas Komitmen Keislaman dan Kebangsaan
- Tri Adhianto Dorong Pelaku Ekonomi Tingkatkan Kualitas
- Pria Ini Babak Belur Hendak Curi Motor Warga
- Prioritas Infrastruktur Masih Dominan dalam Musrenbang 2021
- Waspadai Penyakit Pasca Banjir
- Mas Tri: Penanganan Pasca Banjir Sudah Dilakukan Maksimal
- DPRD Kota Bekasi Bangun Sinergitas dengan Awak Media
- Pasca Banjir, Kali Bekasi Bakal Dilakukan Normalisasi
- FKRW Harapan Jaya Berharap Peningkatan Infrastruktur Masuk Musrenbang 2021
- Imbauan Parkir Tak Disembarang Tempat, Spanduk Ini Viral di Bekasi Utara
- DLH Kota Bekasi Akui 10 Persen Sampah Masih Belum Terangkut
- Disebut Partai Penyuap, PDIP Kota Bekasi Ancam Laporkan Pelaku
- Warga Dimintai Pungutan Liar di Kelurahan Margahayu Bekasi Timur
- Camat Pondok Gede Pastikan Tanggul Jebol Mulai Diperbaiki
0 Comments