Nasional / Hukum dan Kriminal /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 31/07/2019 14:38 WIB

Peresmian Koopssus TNI, Berpotensi Tumpang Tindih Kepentingan

Panglima TNI meresmikan satuan Koopssus TNI
Panglima TNI meresmikan satuan Koopssus TNI
JAKARTA, DAKTA.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI pada Selasa (30/72019). Lembaga itu akan difokuskan pada penanggulangan terorisme, disamping juga jenis ancaman lain terhadap kedaulatan negara. 
 
Direktur Community of Ideological Islam Analyst (CIIA), Harist Abu Ulya menyebut selama ini proyek kontra terorisme seolah-olah menjadi domain Polisi, yaitu Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan begitu sangat potensial tumpang tindih kepentingan jika tidak ada koordinasi yang solid. 
 
"Teroris jenis apa yang harus ditangani Polri dan teroris jenis apa yang harus ditangani unsur TNI dengan organisasi barunya plus kewenangan khususnya. Ini harus clear. Harus ada mekanisme teknis yang jelas agar implentasinya di lapangan tidak kontraproduktif. Apakah Koopssus TNI hanya nunggu "order" dari pihak Polri baru bergerak ataukah hanya nunggu sampai Presiden meminta. Aturan main harus jelas, misalkan parameternya seperti apa yang mengharuskan Koopssus harus terjun tangani terorisme," tegas Harist Abu Ulya, Rabu (32/7)
 
Ia menyampaikan, Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memuat kewenangan TNI terkait kontra terorisme, tapi perlu diperhatikan dalam UU tersebut juga mengamanahkan lembaga kontrol yang independen produk parlemen. 
 
"Dan sampai saat ini amanah tersebut juga tidak terealisir. Akan menjadi tantangan baru, dengan ada unit baru juga punya kewenangan kontra terorisme dari unsur TNI ini juga perlu kontrol agar tidak abuse of power," jelasnya.
 
Ia menekankan, apabila tidak ada kontrol terhadap lembaga Koopssus TNI, maka langkah kontra terorisme sangat potensial melakukan pelanggaran HAM serius. 
 
"Sebagai contoh, publik sampai detik ini juga belum pernah disodorkan transparasi anggaran, dan aspek akuntanbilitas dari institusi yang sudah ada dengan proyek kontra terorismenya seperti BNPT dan Densus 88," pungkasnya. **
Reporter : Elnoordiansyah
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 177 Kali
Berita Terkait

0 Comments