Nasional /
Follow daktacom Like Like
Sabtu, 11/05/2019 11:25 WIB

Dokter Syaraf Ini Ungkap Kejanggalan Anggota KPPS yang Meninggal

Ilustrasi petugas KPPS yang meninggal
Ilustrasi petugas KPPS yang meninggal

JAKARTA, DAKTA.COM - Kematian  Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lebih dari 550, sebagian besar diklaim meninggal dunia karena kelelahan.

Hal itu menimbulkan polemik di publik, ketika KPU menyatakan kematian KPPS disebabkan kelelahan, padahal masyarakat melihat itu seperti ada kejanggalan.

Dokter Spesialis Syaraf, dr. Ani Hasibuan mengatakan, banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit itu dari TPS yang berada di pedesaan. Sebab, kebanyakan dari mereka tidak begitu mengerti proses rekapitulasi perhitungan suara, sehingga itu sebagai beban pikiran.

“Tugasnya sama tapi pemahaman dan situasinya berbeda (KPPS di daerah; red). Bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak paham? Pasti akan merasa tertekan, karena setiap kondisi TPS itu berbeda sehingga harus kita lakukan pengecekan,” ungkapnya kepada Dakta, Jumat (11/5).

Ani mengatakan, KPU tidak bisa mengatakan petugas Pemilu 2019 yang meninggal itu karena kelelahan karena menurut medis itu tidak sesuai.

“Secara medis itu tidak sesuai, seharusnya dicari apa penyebabnya dan tidak bisa KPU mengatakan karena kelelahan. Ada apa sebenarnya dan penyebabnya, Kelelahan itu kondisi. Jadi tidak bisa kematian disebabkan karena kelelahan," jelasnya.

Menurutnya, KPU harus bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengecekan kepada seluruh KPPS karena di sini KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum serentak 2019.

“Analoginya begini kalau dalam satu perusahaan ada 574 karyawan meninggal, pasti akan dipanggil dahulu direkturnya. Nah, karena ini adalah gaweannya KPU, maka intinya itu harus diperiksa," tegasnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan anggota KPPS yang meninggal bukan berarti ada kecurigaan hal lain, melainkan jika ditemukan ada kesalahan, itu menjadikan point untuk perbaikan.

“Intinya saya ingin mendorong kita semua waspada dan sadar, ini ada yang harus kita periksa. Ini upaya yang  saya lakukan dengan bicara ayo kita periksa sama-sama," paparnya.

Menurutnya, Negara Indonesia adalah negara hukum jadi dengan adanya niatan baik dari rakyat untuk memeriksa anggota KPPS yang meninggal, pemerintah sebagai pelaksana bisa memperbaikinya.

"Saya kira tidak akan ada intimidasi ataupun ancaman, insya Allah aman," tutupnya. **[Rizky]

Editor : Dakta Administrator
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 638 Kali
Berita Terkait

0 Comments