Sabtu, 27/07/2019 11:52 WIB
Pemerintah Harus Berani Pangkas Subsidi Energi
Tambang Migas
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam meminta pemerintah berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi. Keberanian pemerintah ini dinilai akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.
Hal ini mengingat mayoritas blok-blok migas yang dieksplorasi dan dieksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar daripada minyak bumi. "Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak," ujar Syaikhul di Jakarta, Sabtu (27/7).
Pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019, data SKK Migas mencatat produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD ini setara dengan 13,99 persen dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, yakni 5.913 MMSCFD.
Syaikhul menilai subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir, subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp 25 triliun (2016), Rp39 triliun (2017) dan Rp64 triliun (2018).
"Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri," tegasnya.
Dengan semakin banyaknya usaha rumahan, pascamunculnya aplikasi seperti Go-Food, GrabFood, dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM yang didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di tahun 2020.
Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto berharap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. "Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Djoko.
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | Republika Online |
- Kementerian ESDM Masih Kaji Kebijakan Distribusi Subsidi Gas 3 Kg
- PKS: Kebijakan Menaikan Harga Gas 3 Kg Berpotensi Langgar UU
- Energi Nuklir untuk Kepentingan Rakyat dan Ketahanan Nasional
- PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi Gas 3 kg
- Bisnis Kuliner Susah dan Ribet, Hanya Rumor
- PKS Tolak Ide Menteri Erick Untuk Kerdilkan PLN
- Lifting Migas Merosot, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Keseimbangan Primer APBN
- PT Best Tawarkan Bisnis Islami Bebas Utang dan Riba
- Tegas, Ini Alasan Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
- Menteri ESDM Pastikan B30 Tak Pengaruhi Harga Biosolar
- Begini Penghitungan Pajak bagi Apoteker
- Ekonomi Indonesia pada 2020 Diprediksi Masih Melambat
- KKP Dorong Generasi Muda Berwirausaha Sektor Perikanan
- Tiket Pesawat Naik, Kemenhub Diminta Intropeksi
- Mentan Dorong Pengusaha Kembangkan Produk untuk Ekspor
0 Comments