Catatan Akhir Pekan /
Follow daktacom Like Like
Ahad, 05/05/2019 11:36 WIB

Urgensi Memindahkan Ibu Kota Negara

Monumen Nasional
Monumen Nasional
DAKTA.COM - Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Mata Kuliah Urbanisasi dan Megapolitan di Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
 
Memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa tampaknya sudah menjadi keputusan pemerintah.
 
Beban DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang sarat masalah, mulai dari banjir, kemacetan, dan pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa pesat menjadikan pemerintah sadar, tidak mungkin megapolitan yang mulai renta ini tetap dijadikan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas perekonomian nasional.
 
Dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan, ibu kota Indonesia perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
Meski disadari, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide pemindahan ibu kota sangat besar, yakni mencapai Rp466 triliun lebih, tetapi kalau mengalkulasi plus-minusnya, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara sudah tidak lagi bisa ditunda.
 
Sejak zaman pemerintahan Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara berkali-kali muncul. Kemungkinan pada era Jokowi inilah wacana itu benar-benar mulai direalisasikan.
 
Sudah barang tentu, dukungan dan skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan kekuatan APBN, tetapi juga menuntut peran serta BUMN dan swasta murni. Di tengah kondisi keuangan negara yang belum sepenuhnya memadai, tentu tidak mungkin upaya memindahkan ibu kota negara ini hanya dibebankan pada kekuatan APBN.
 
Sarat Masalah
 
Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju.
 
Di AS, misalnya, ibu kota negara ditetapkan di Washington DC, tetapi aktivitas perekonomian lebih dikembangkan ke New York. Hal yang sama juga terjadi di Australia, pusat pemerintahan di Canberra, tetapi aktivitas perekonomian lebih dikembangkan di Sydney.
Sementara itu, Brasil dilaporkan juga telah memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Kota Brasilia.
 
Di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan pubik memadai bagi masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil.
 
Berkukuh mempertahankan ibu kota negara pada sebuah kota yang mulai memperlihatkan tanda-tanda mengalami kemunduran dan direcoki banyak masalah, niscaya justru akan membuat beban menjadi jauh lebih berat.
 
Masyarakat bukan hanya dirugikan karena setiap hari harus menghadapi kemacetan, ancaman banjir, dan waktu yang terbuang sia-sia karena habis di jalan raya, melainkan juga aktivitas perekonomian cepat atau lambat bisa dipastikan mengalami inefisiensi.
 
Mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, saat ini jelas tak menguntungkan. Kondisi tanah yang terus menurun, air resapan yang makin berkurang, dan kepadatan penduduk yang nyaris tanpa kendali, membuat pemerintah harus menghadapi berbagai masalah.
 
Memang dengan mengembangkan kebijakan pintu tertutup bagi para migran yang masuk, sementara waktu akan bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat urbanisasi berlebih (over-urbanization).
 
Namun, ketika disparitas antara ibu kota negara dan kota-kota serta daerah lain makin melebar, maka sekadar mengandalkan operasi penertiban dan yustisi niscaya tidak akan mampu mengatasi masalah yang timbul di lapangan.
 
Sudah menjadi rahasia umum, pada pagi hingga siang hari jumlah penduduk yang beraktivitas di Jakarta meningkat dua hingga tiga kali lipat dari jumlah penduduk yang terdata secara administratif.
 
Sebagai megapolitan, Jakarta memang tampil makin gemerlap, gigantis, dan megah layaknya kota-kota besar di dunia. Namun, harus diakui Jakarta juga makin renta karena kehilangan kemampuannya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
 
Betul di Jakarta berbagai mal yang megah, hotel berbintang, dan apartemen yang elitis terus bermunculan. Cuma masalahnya, ketika ibu kota negara ini makin tidak ramah kepada rakyat kecil, sesungguhnya megapolitan ini telah kehilangan rohnya.
 
Memastikan Kelancaran Prosesnya
 
Saat ini ke mana ibu kota negara bakal dipindahkan memang belum dipastikan. Bisa jadi lokasi alternatif adalah di Palangkaraya, Sulawesi, atau daerah lainnya. Pendek kata telah disepakati ibu kota perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
 
Pertimbangannya, selain kebutuhan lahan yang sangat luas (yang tidak mungkin bisa dipenuhi di Pulau Jawa), juga diharapkan akan berdampak positif bagi upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 
Dari aspek mana pun pertimbangannya, memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa tampaknya sudah tidak lagi bisa ditunda. Masalahnya sekarang, bagaimana memastikan selama proses permindahan tidak muncul masalah baru.
 
Pertama, berkaitan dengan upaya memastikan dan mencegah agar proses pemindahan ibu kota negara ini tidak melahirkan spekulan lahan yang mencoba mengail di air keruh.
Di daerah mana pun ibu kota bakal dipindah, bisa dipastikan harga lahan di sana akan naik. 
 
Jika rencana pemerintah ini dikacaukan ulah spekulan rakus, bukan tidak mungkin proses perpindahan ibu kota menghadapi tantangan baru yang tidak ringan. Kedua, berkaitan dengan kelangsungan nasib keluarga ASN yang harus pindah tempat kerja, terutama kelangsungan pendidikan anak-anak.
 
Pemindahan ASN yang bekerja di pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif, ataupun aparatur keamanan dan kepolisian, tentu akan diikuti keluarga mereka.
 
Untuk memastikan agar nasib keluarga dan anak-anak tidak telantar, tentu yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, fasilitas layanan kesehatan dan berbagai fasilitas sosial-ekonomi lain yang benar-benar layak.
 
Dalam jangka pendek, proses pemindahan ibu kota negara kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai masalah. Namun, dengan memikirkan manfaat jangka panjang dan dampaknya yang substansial bagi pemerataan pembangunan, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara sepertinya tidak lagi bisa ditunda.
 
Ini proyek raksasa yang menjadi pertaruhan pemimpin negeri ini dalam mempercepat proses pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. **
 
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Bagong Suyanto
- Dilihat 274 Kali
Berita Terkait

0 Comments