Kamis, 18/07/2019 08:45 WIB
Rangkap Jabatan Dianggap Wajar, Pengamat Sebut Airlangga Sesat Fikir
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
JAKARTA, DAKTA.COM - Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menganggap rangkap jabatan menteri kabinet sekaligus pucuk pimpinan partai politik sebagai hal yang wajar.
Lucius mengatakan, anggapan Airlangga adalah sebuah sesat fikir. Sebab, rangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik berpotensi membuka peluang konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.
"Saya kira keliru kalau menganggap jabatan publik bisa dirangkap. Apalagi di satu sisi dia ketua partai, satu sisi dia sebagai menteri. Potensi konflik kepentingan akan semakin terbuka," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (17/7).
Salah satu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Lucius adalah terjadinya korupsi politik. Lucius mengatakan, korupsi muncul karena penyimpangan kekuasaan.
Menurutnya, jabatan menteri yang dirangkap oleh seorang pucuk pimpinan partai politik, berpotensi disalahgunakan. Di satu sisi, seorang menteri adalah kuasa pengguna anggaran. Di sisi lain, ketua umum partai politik punya kebutuhan untuk menghidupi partai.
"Bahwa Airlangga menjadikan pengalamnnya selama ini belum ditemukan adanya penyimpangan, itu kemudian tidak bisa menjadi alasan bahwa rangkap jabatan itu jadi wajar. Kalau dibiarkan orang merasa jadi biasa dan disanalah potensi untuk menyalahgunakan jabatan menjadi sangat terbuka," ucap Lucius.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rangkap jabatan adalah sesuatu yang wajar. Airlangga mengklaim selama dua tahun terakhir kinerjanya tidak bermasalah meski merangkap jabatan sebagai ketua umum partai sekaligus menteri kabinet.
"Jabatan publik dan partai politik itu bukan sesuatu yang dipisah-pisahkan. Dan tentunya Partai Golkar sudah bekerja untuk itu. Tentu akan kita bicarakan (kalau diminta mundur presiden). Tentu ada pertimbangan dari presiden dan parpol. Partai Golkar karena orientasinya di pemerintah, kebanyakan ketumnya seluruhnya di pemerintahan," kata Airlangga. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- 4 Istilah Baru Terkait Covid-19, Pengganti ODP, PDP, dan OTG
- Ganjar Pranowo Bantah Solo Jadi Zona Hitam
- MUI: Daging Qurban Boleh Didistribusikan dalam Bentuk Olahan
- Petugas KRL Penemu Rp500 Juta Diangkat Karyawan Tetap
- Mekanisme Pemotongan Hewan Qurban dari Gugus Tugas
- Hingga Juli, Kemenkes Catat 71 Ribu Kasus DBD
- Kemenag Diminta Bantu Pesantren Atasi Covid-19
- Jelang Pilkada, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tentang Dana Covid-19
- Pilkada saat Corona, Antara Partisipasi dan Keselamatan Jiwa
- Tiga Wilayah di Maluku Utara Resmi Ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan
- Sanksi Pergub KBRL Tidak Menyasar Konsumen
- Pondok Modern Gontor Kampus 2 Benarkan Satu Santri Positif Covid-19
- F-PKS Bersyukur Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
- Alumni ITB Beri Pernyataan Soal Keanggotaan Din Syamsuddin di MWA
- Tahun 2020 Tak Ada Penerimaan CPNS
0 Comments