Senin, 15/07/2019 07:02 WIB
Bertentangan Dengan Moral, RUU P-KS Banyak Ditolak
Aksi penolakan RUU P KS
BANDUNG, DAKTA.COM - Dianggap mengakomodir tindak pelanggaran moral, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung kembali menggelar aksi tolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Aksi tolak RUU P-KS ini berlangsung di Car Free Day (CFD) jalan Dago Ahad (14/7). Para peserta melakukan longmarch disepanjang jalan Dago dan menjelaskan kepada masyarakat terkait penolakan RUU P-KS.
Dalam penjelasannya kepada masyarakat, Koordinator GGP, Marcia mengatakan makna kekerasan seksual yang terdapat di dalam RUU P-KS masih sangat luas sekali, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang amoral karena RUU tersebut.
“RUU P-KS jika dikaji lebih mendalam tidak membicarakan norma, moral, dan adab. Seperti memberi celah pintu bebasnya prostitusi dan LGBT. Jadi saya memilih tolak RUU P-KS,” kata Wana, peserta aksi penolakan RUU P-KS.
Pernyataan serupa juga dikatakan oleh peserta yang lain bernama Endah.
"Kami menangkap intensi awal tujuan dibentuk RUU ini untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun, ketika kita telusuri dan memaknai secara mendalam dan perlahan, bahasan utama mengenai kekerasan seksual ini saja sudah sangat ambigu hingga berpeluang untuk membolehkannya kejahatan seksual seperti perzinaan dan LGBTQ,” jelas Endah.
Bahkan Erlin, salah seorang Mahasiswi yang ikut aksi berseloroh sambil menyindir betapa terselubungnya tujuan RUU P-KS.
"Kaya produk susu beruang isinya susu sapi, dikasih branding susu beruang tapi nyatanya zat yang terkandungnya susu sapi. Bilangnya menghapus kekerasan seksual, nyatanya mengandung redaksi yang mampu memperkaya jenis-jenis prilaku menyimpang seksual. Begitulah kiranya saya merasa sedang ada yang membodohi masyarakat Indonesia dengan sengaja dan terstruktur, dan saya tidak mau menjadi masyarakat dan melihat saudara-saudara indonesia saya dibodohi dengan sukarela,” ungkapnya menjelaskan
Selain itu jalannya aksi terlihat damai dan juga aksi ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat seperti mengambil gambar, menanyakan langsung kepada peserta terkait isu RUU P-KS. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
- Kota Bekasi Gabung DKI, Anies: Terserah Pusat
- Soal Wagub, Tunggu Pelantikan DPRD DKI Baru
- Pemerintah Masih Moratorium Daerah Otonomi Baru
- Wali Kota Jaktim: Sodetan Ciliwung Akan Lengkapi KBT Atasi Banjir
- Ini Klarifikasi Ustadz Abdul Somad di Hadapan MUI
- Erick Thohir Akan Hadiri Musda ke-XVI PRSSNI Jawa Barat
- MUI Panggil UAS Terkait Ceramah Kontroversial
- Haris Azhar Kecam Aksi Rasisme Atas Mahasiswa Papua
- Tokoh Muda Papua Sesalkan Tindakan Represif Aparat di Surabaya
- Teologis Pendakwah Secara Murni
- Masyarakat Papua Sampaikan Keprihatinan Atas Kerusuhan Manokwari
- Jungleland, Theme Park dengan 4 Zona Seru yang Wajib Dicoba
- Ketua MPR RI Tegaskan Amandemen Hanya Membentuk GBHN
- Unjuk Rasa di Manokwari, Gedung DPRD Papua Barat Terbakar
- Demokrat Nilai Pilpres Langsung Perlu Dievaluasi
0 Comments