Senin, 15/07/2019 07:02 WIB
Bertentangan Dengan Moral, RUU P-KS Banyak Ditolak
Aksi penolakan RUU P KS
BANDUNG, DAKTA.COM - Dianggap mengakomodir tindak pelanggaran moral, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung kembali menggelar aksi tolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Aksi tolak RUU P-KS ini berlangsung di Car Free Day (CFD) jalan Dago Ahad (14/7). Para peserta melakukan longmarch disepanjang jalan Dago dan menjelaskan kepada masyarakat terkait penolakan RUU P-KS.
Dalam penjelasannya kepada masyarakat, Koordinator GGP, Marcia mengatakan makna kekerasan seksual yang terdapat di dalam RUU P-KS masih sangat luas sekali, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang amoral karena RUU tersebut.
“RUU P-KS jika dikaji lebih mendalam tidak membicarakan norma, moral, dan adab. Seperti memberi celah pintu bebasnya prostitusi dan LGBT. Jadi saya memilih tolak RUU P-KS,” kata Wana, peserta aksi penolakan RUU P-KS.
Pernyataan serupa juga dikatakan oleh peserta yang lain bernama Endah.
"Kami menangkap intensi awal tujuan dibentuk RUU ini untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun, ketika kita telusuri dan memaknai secara mendalam dan perlahan, bahasan utama mengenai kekerasan seksual ini saja sudah sangat ambigu hingga berpeluang untuk membolehkannya kejahatan seksual seperti perzinaan dan LGBTQ,” jelas Endah.
Bahkan Erlin, salah seorang Mahasiswi yang ikut aksi berseloroh sambil menyindir betapa terselubungnya tujuan RUU P-KS.
"Kaya produk susu beruang isinya susu sapi, dikasih branding susu beruang tapi nyatanya zat yang terkandungnya susu sapi. Bilangnya menghapus kekerasan seksual, nyatanya mengandung redaksi yang mampu memperkaya jenis-jenis prilaku menyimpang seksual. Begitulah kiranya saya merasa sedang ada yang membodohi masyarakat Indonesia dengan sengaja dan terstruktur, dan saya tidak mau menjadi masyarakat dan melihat saudara-saudara indonesia saya dibodohi dengan sukarela,” ungkapnya menjelaskan
Selain itu jalannya aksi terlihat damai dan juga aksi ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat seperti mengambil gambar, menanyakan langsung kepada peserta terkait isu RUU P-KS. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
- 4 Istilah Baru Terkait Covid-19, Pengganti ODP, PDP, dan OTG
- Ganjar Pranowo Bantah Solo Jadi Zona Hitam
- MUI: Daging Qurban Boleh Didistribusikan dalam Bentuk Olahan
- Petugas KRL Penemu Rp500 Juta Diangkat Karyawan Tetap
- Mekanisme Pemotongan Hewan Qurban dari Gugus Tugas
- Hingga Juli, Kemenkes Catat 71 Ribu Kasus DBD
- Kemenag Diminta Bantu Pesantren Atasi Covid-19
- Jelang Pilkada, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tentang Dana Covid-19
- Pilkada saat Corona, Antara Partisipasi dan Keselamatan Jiwa
- Tiga Wilayah di Maluku Utara Resmi Ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan
- Sanksi Pergub KBRL Tidak Menyasar Konsumen
- Pondok Modern Gontor Kampus 2 Benarkan Satu Santri Positif Covid-19
- F-PKS Bersyukur Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
- Alumni ITB Beri Pernyataan Soal Keanggotaan Din Syamsuddin di MWA
- Tahun 2020 Tak Ada Penerimaan CPNS
0 Comments