Daktatorial /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 24/04/2019 11:10 WIB

Apa Kata Netizen: Kriminalisasi LGBT dalam Kebijakan Politik Negara

Ilustrasi Bendera LGBT
Ilustrasi Bendera LGBT
DAKTA.COM - Media sosial di awal April 2019 ini ramai memperbincangkan tentang Kerajaan Brunei Darussalam yang pada Rabu, (3/4) waktu setempat telah resmi memberlakukan hukum syariah Islam, dengan mencantumkan hukuman rajam, hingga tewas, terhadap kaum homoseksual. 
 
Namun, hukuman rajam bagi pelaku LGBT tersebut ditentang keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
 
Benarkah Hukum Rajam Bagi LGBT Melanggar HAM?
 
PBB menilai peraturan tersebut terlalu kejam dan melanggar hak asasi international. Brunei memberi tanggapan melalui Menteri Luar Negeri, Erywan Yusof, yang mengatakan bahwa hukuman syariat itu dipusatkan untuk pencegahan bukan bertumpu pada hukuman. 
 
"Tujuannya adalah untuk mendidik, merehabilitasi dan mengasuh, bukannya untuk menghukum," tuturnya. 
 
Menteri Erywan juga mengatakan Brunei tidak mengkriminalisasi orang berdasarkan keyakinan atau orientasi seksual, termasuk hubungan sesama jenis. 
 
Kriminalisasi perzinahan dan sodomi dilakukan untuk melindungi kesucian keluarga dan perkawinan umat Muslim.
 
Pengamat Politik, Tony Rosyid menanggapi bahwa kebijakan politik sebuah negara berdasarkan prinsip agama adalah sebuah kewajaran. 
 
Sudah ada sembilan negara yang menerapkannya lebih dulu sebelum Brunei. Karena setiap negara memiliki independensi, punya kemerdekan untuk menentukan nasib negaranya sendiri melalui salah satunya undang-undang.
 
Undang-undang itu mengatur negaranya sendiri, bukan negara orang lain. Brunei memiliki otoritas sebagai negara merdeka untuk mengatur diri sendiri. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang internasional, norma-norma internasional, dan tidak merugikan negara lain.
 
"Selama tiga hal tersebut ini tidak ada, maka setiap negara harus diberikan keleluasaan mengatur dirinya sendiri, termasuk Brunei," terangnya. 
 
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet berkomentar, peraturan ini akan berdampak pada menurunnya turis yang akan berkunjung ke Brunei. 
 
Hingga kini, PBB masih terus mendesak Pemerintah Brunei Darussalam, agar berhenti merevisi hukum pidana yang diberlakukan sejak 3 April 2019. 
 
"Sebenarnya hukuman 10 tahun penjara masih terbilang manusiawi," kata Michelle.
 
Momentum Negara Muslim Tunjukkan Kemerdekaan
 
Pantang menyerah sepertinya memang ciri khas Brunei, meskipun ditentang oleh PBB dan beberapa negara lain, untuk menerapkan hukuman rajam, hingga tewas, terhadap kaum homoseksual.
 
Tony Rosyid menilai, ini adalah momentum yang baik bagi negara-negara mayoritas Muslim ketika menunjukan kemerdekaan dirinya dengan membuat undang-undang syairah. 
 
Namun netizen Radio Dakta, Bambang berkomentar bahwa UU LGBT yang ada di Indonesia akan bernasib sama (tidak efektif) dengan UU Pornografi yang sudah ada sebelumnya.
 
Tony Rosyid menanggapi bahwa itu semua tergantung pada komitmen aparat, karena bila ada pelanggaran dan pembiarannya bukan berarti sebuah UU tidak efektif karena kualitas UU dengan perilaku aparat adalah dua hal yang berbeda. 
 
Kembali terkait pada kebijakan politik Brunei, Tony Rosyid meyakini Raja Bolkiah telah menunjukan bahwa sebagai seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk mengambil sebuah keputusan walaupun berisiko, selama itu untuk kepentingan bangsanya dan warga negaranya. 
 
Ia percaya, bila Brunei tegas atau komitmen atas perihal ini, maka akan menjadi virus kebaikan yang menyebar, setidaknya di Asia Tenggara.
 
"Maka akan menjadi trigger atau suntikan atau suplai keberanian bagi negara-negara yang lain untuk mengambil kemerdekaan negerinya sendiri dengan undang-undang," pungkasnya. (Izal)
 
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 223 Kali
Berita Terkait

0 Comments