Kamis, 11/07/2019 11:11 WIB
KPPPA Dukung Amnesti Bagi Baiq Nuril
Baiq Nuril
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pihaknya akan mendukung permohonan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun kepada Presiden Joko Widodo menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali atas kasasi yang diajukan.
"Kami menghormati langkah Baiq Nuril dan tim hukum yang akan mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo," kata Yohana melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/7).
Yohana mengatakan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) menyatakan Presiden selaku kepala negara berwenang memberikan amnesti dan abolisi, meskipun ada proses yang harus dilalui.
Pemberian amnesti oleh Presiden tidak boleh diputuskan secara sepihak karena harus meminta pertimbangan dan mendapat persetujuan dari DPR
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang mengkaji pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dengan mengumpulkan para pakar hukum.
Kementerian juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nusa Tenggara Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mataram dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Mataram untuk melakukan pendampingan hukum dan pemantauan bagi Baiq Nuril.
Baiq Nuril merupakan mantan guru honorer salah satu SMA Negeri di Kota Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan kepala sekolah di SMA tersebut.
Namun, dia justru dianggap telah melanggar pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terbukti menyebarkan hasil rekaman telepon yang menjadi bukti pelecehan oleh Muslim.
MA menolak permohonan kasasi Baiq Nuril karena dianggap tidak ada kekhilafan hakim dan alasan yang digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diputus.
Baiq Nuril divonis bersalah dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama enam bulan dan denda sebanyak Rp500 juta. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Antara |
- MUI Imbau Pengurus Daerah Gelar Salat Istisqa
- Anies Hentikan Banding Atas Lahan Sodetan Ciliwung
- Wiranto: Karhutla Diperparah Kemarau Panjang
- Pemprov DKI Gelar Upacara Peringatan Rapat Raksasa Ikada
- Malindo Air Akui Ada Penyalahgunaan Data Penumpang
- Semrawut! Stadion Wibawa Mukti Belum Miliki Area Parkir
- Massa KNMI Gelar Aksi Dukung Pengesahan Revisi UU KPK
- Ini Kata Wiranto Terkait Pasal Kontroversial Dalam Revisi UU KPK
- Ada Upaya Hancurkan Reputasi KPK Oleh Buzzer
- LP3ES : Gagalnya Penolakan Revisi UU KPK Akibat Terpecahnya Kelompok Kritis
- Tiga Bandara Kalbar Terganggu Operasional Akibat Kabut Asap
- UU KPK Hasil Revisi DPR dan Presiden Potensial Cacat Formil
- Komisi IV Anggap Pemerintah Tidak Serius Atasi Karhutla
- Tegas, DLH Kabupaten Bogor Kembali Tutup Pipa Pembuangan Industri
- Anies Kirim 65 Satgas Karhutla ke Riau
0 Comments