Pemilu 2019 /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 18/04/2019 13:18 WIB

Hindari Perpecahan Bangsa, APDI: Tunggu Hasil Real Count KPU

Pengurus Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia
Pengurus Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia
JAKARTA, DAKTA.COM - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta masyarakat khususnya para pendukung calon presiden dan wakil presiden (Cawapres/Cawapres) dari dua kubu untuk bersabar menunggu hasil penghitung suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan melihat hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.
 
Hal ini untuk menghindari terjadinya bentrok dan perpecahan antara anak bangsa diantara kedua pendukung. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan, diumumkannya hasil quick count merupakan bagian dari pembangunan opini publik seakan akan kubu atau Paslon tertentu sudah memenangi Pilpres. Padahal semuanya belum pasti.
 
“Quick count atau hitung cepat merupakan metode yang bagus untuk mengetahui sejauh mana hasil Pemilu. Namun Quick Count sangat bergantung dari manusia itu sendiri. Bisa saja manusianya memiliki niat dan kepentingan tertentu. Sedangkan real count atau perhitungan yang sebenarnya, merupakan perhitungan yang nyata dan memenuhi persyaratan sekaligus jauh lebih mendekati kenyataan,” papar Penasehat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto, kepada pers Kamis (18/4) di sekretarirat APDI kawasan Kuningan Jakarta Selatan. 
 
Karena itu APDI mengharapkan para pendukung maupun relawan dari dua kubu pasangan Capres Cawapres untuk  bersabar. Jangan merayakan akan mengklaim kemenangan sendiri sendiri sebelum ada pengumuman resmi dari  KPU. Sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu di Tanah Air. Kami juga berharap KPU menjaga integritas dan obyektifitas serta netralitasnya. Sehingga apapun hasil KPU dapat dipercaya oleh masyarakat.
 
Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam)  VII Wirabuana yang saat ini namanya berganti menjadi Kodam XIV Hasanudin ini menjelaskan, APDI adalah lembaga pemantau Pemilu yang didirikan beberapa tahun lalu. Dalam Pemilu tahun 2019 ini, APDI merupakan lembaga pemantau yang  tersertifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan kerja sosialnya, APDI mendapatkan dukungan dari lembaga observer pemilu international di luar negeri.
 
“Dalam Pemilu  tahun ini baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, APDI menurunkan pemantau ke berbagai daerah. Hal ini untuk memantau jalannya pemungutan suara. Sekaligus melihat tingkat kecurangan dan kejujuran dari pelaksana Pemilu itu sendiri.  Selain itu kami juga menggandeng  pemantau internasional. Agar mereka menyaksikan sendiri bagaimana proses Pemilu di Indonesia tahun ini berjalan sekaligus memberikan penilaian dan menyuarakannya di forum internasional,” papar  Suprapto.
 
Pada kesempatan tersebut, mantan asisten teritorial (Aster) Panglima TNI ini juga meminta, para lembaga survei  menahan diri untuk  tidak  jor joran menampilkan hasil quick countnya kepada masyarakat umum. Penampilan hasil quick count yang jor joran dapat memberikan janji surga kepada Kubu yang dimenangkan. Padahal hal tersebut belum tentu benar. 
 
“Sebaiknya KPU dan Bawaslu  juga meminta kepada seluruh pengelola televisi untuk menghentikan sementara seluruh penayangan hasil hitung cepat. Hal ini penting untuk keuntuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Quick count maupun quick real count cukup untuk perbandingan data hasil penghitungan real count KPU,” imbuh Soeprapto.
 
Dua Versi Quick Count
 
Di tempat yang sama, Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan menyampaikan alasan pihaknya meminta penayangan quick count dihentikan.  Selain karena hasil hitung cepatnya belum valid dan belum mendekati kenyataan, juga karena tidak sedikit lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepatnya berafiliasi dengan Parpol dan Kubu Capres tertentu. Lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepat tersebut juga yang sebelum pencoblosan melakukan survei elektabilitas pasangan Capres dan cawapres tertentu.
 
“Mereka dalam melakukan survei elektabilitas Capres dan Cawapres tersebut mendapatkan pembiayaan yang cukup besar dari tim kampanye pasangan Capres tersebut. Bisa jadi hitung cepat itupun bagian dari kontrak survei elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres. Jadi obyektifitas dan validitas serta netralitas mereka masih diragukan,” tegas Wa Ode  Nur Intan.
 
Di tempat yang sama, juru bicara APDI Eman Sulaeman Nasim, menyampaikan, mengingat lembaga survei banyak berafiliasi dengan Capres tertentu sehingga sulit dikatakan obyektif dan independen, maka tidak sedikit dari lembaga survei yang melakukan hitung cepat, hasilnya berbeda antara hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda tim  tim kampanye Capres. 
 
Adanya perbedaan hitung cepat itu akan membingungkan rakyat. Masing-masing pendukung Capres mengklaim kubunya yang sudah menang karena sudah dimenangkan oleh lembaga survei yang berafiliasi dengan tim sukses Capres. Padahal masing-masing Capres punya hasil real count sendiri sendiri.  
 
“Untuk  menghindari kebingungan rakyat dan menghindari perpecahan  sudah sepantasnya, hasil hitung cepat atau quick count dihentikan penayangannya di media massa elektronik khususnya televisi,” ucap Eman Sulaeman Nasim.
 
Lebih lanjut dosen beberapa perguruan tinggi di Jakarta ini mengatakan, akan lebih bagus  bila yang melakukan survei elektabilitas dan hitung cepat diambil alih oleh perguruan tinggi yang diakui kredibilitas dan independensinya, antara lain seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) atau Universitas Brawijaya (Unibraw). 
 
Selama ini lembaga perguruan tinggi tersebut dinilai lebih obyektif dan independen bila dibandingkan lembaga survei yang bekerja atas pesanan Parpol atau tim sukses Capres. 
 
Menurutnya, perguruan tinggi negeri sebaharusnya terpanggil untuk melakukan survei elektabilitas dan perhitungan. Hal ini sejalan dengan tri darma perguruan tinggi. Pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Namun demikian, dalam melakukan survei elektabilitas dan hitung cepat. 
 
"Sebaiknya Perguruan tinggi tetap menjaga indepensi dan integritasnya. Jangan mau diintervensi penguasa atau pemerintah. Saat ini ada kecenderungan Penguasa atau pemerintah mengkooptasi perguruan tinggi. Karena itu, pihak senat universitas dan para dosen harus menjaga netralitas, integritas dan obyektifitasnya. Jangan pernah mengorbankan integritas meski ditawari jabatan atau mendapat ancaman dari penguasa.” Papar Eman Sulaeman Nasim. **
Reporter : Jaenudin Ishaq
Editor : Asiyah Afifah
- Dilihat 304 Kali
Berita Terkait

0 Comments