Opini /
Follow daktacom Like Like
Senin, 15/04/2019 15:52 WIB

Penerapan Syariah Islam Tak Butuh HAM

Ilustrasi pertimbangan hukum
Ilustrasi pertimbangan hukum
DAKTA.COM - Oleh: Triana Arinda Harlis (Narasumber Kajian Muslimah MQ Lovers Bekasi)
 
Sultan Hassanal Bolkiah dikecam pejuang HAM pasca kebijakannya menerapkan hukum rajam sampai mati kepada pelaku LGBT. Salah satu kecaman itu disampaikan oleh ratusan pendemo di depan hotel mewah milik Brunei Darussalam yang berada di Inggris, Dorchester Hotel. Mereka menganggap Sultan Hassanal meniru kelompok Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah karena memberlakukan hukuman yang kejam tersebut (international.sindonews.com, 07/04/2019).
 
Tak hanya demonstran pejuang HAM yang meradang. Komisi HAM PBB pun mengecam undang-undang hukum pidana baru Brunei Darussalam yang diberlakukan sejak Rabu, 3 April lalu. PBB berpendapat undang-undang tersebut kejam dan tidak manusiawi. "Jika diterapkan, ini menandai kemunduran serius tentang perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Brunei," kata Kepala Urusan HAM di PBB, Michelle Bachelet (merdeka.com, 2/4/2019).
 
Undang-undang pidana yang baru ditetapkan Sultan Hassanal Bolkiah tak hanya mengatur hukuman mati bagi pelaku LGBT. Hukuman mati juga dijatuhkan untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinaan, perampokan, dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW. Selain itu, berdasarkan undang-undang ini pencuri dikenai hukuman potong tangan. Hukuman-hukuman terhadap berbagai pelanggaran tersebut sejalan dengan tuntunan dalam syariat Islam.
 
Kepada Siapa HAM Berpihak?
 
Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 
 
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776 dianggap pula sebagai piagam hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.”
 
HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia II. Tanggal 10 Desember 1948, Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal. 
 
Indonesia sendiri telah mengadopsi ide HAM ini ke dalam aturan perundangan. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. 
 
Berkaca dari sejarah di atas, bisa dipahami apabila ide HAM merupakan buah dari sekulerisme. Ide mendasar ini menempatkan manusia adalah makhluk Tuhan, namun bebas merdeka tanpa perlu terikat dengan aturan dari penciptanya. Oleh karena itu, slogan kemerdekaan dan kebebasan selalu diagung-agungkan. 
 
Wajar bila HAM akan melepas anak panah kecamannya menyasar aturan Tuhan yang mengekang kebebasan manusia. Terlebih kepada syariah yang lahir dari Islam dengan konsep dasar kemuliaan manusia terletak pada keterikatannya terhadap aturan Allah dalam semua aspek kehidupan.
 
Merupakan sebuah kebohongan apabila kecaman terhadap undang-undang pidana Brunei disebabkan kerana hukuman mati yang dianggap keji. Nyatanya, Komisi HAM PBB tidak pernah mengecam hukuman mati yang diterapkan di Amerika. Berdasarkan laporan The Death Penalty in 2018: Year and Report oleh Death Penalty Information Center, terdakwa hukuman mati pada tahun 2018 mencapai 2.738 orang dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat.
 
Layak dikatakan, yang membuat geram aktivis HAM terhadap undang-undang pidana Brunei jelas-jelas karena diadopsinya aturan Tuhan dalam peraturan perundangan. Karena itu berarti mengakui peran Tugan dan agama dalam kehidupan publik yang sangat bertentangan dengan ide sekulerisme.
 
Kecaman aktifis HAM memang seringkali menyasar kepada peraturan-peraturan formal yang merujuk pada Syariah Islam. Bagi mereka hal itu adalah sebuah kekangan dan ancaman bagi kebebasan yang mereka dengungkan. Sebagai anak kandung dari ide sekulerisme, tentu saja konsep hak asasi manusia digunakan oleh pengusungnya sebagai alat legitimasi kepentingan mempertahankan dan mempromosikan ide sekulerisme itu sendiri sekaligus kedigdayaan negara sekuler. 
 
Kecaman terhadap undang-undang hukum pidana Brunei Darussalam ini bukan kali pertama yang dilakukan aktivis HAM terhadap penerapan hukum yang sejalan dengan syariah Islam. Aktivis HAM juga pernah melesatkan panah kecamannya kepada perda syariah yang diterapkan di Aceh. Perda syariah tentang khalwat atau perbuatan bersunyi-sunyi dan busana muslim dianggap melanggar hak asasi manusia. Human Rights Watch mendesak pemerintah lokal di Aceh dan pemerintah pusat Indonesia agar mencabut kedua perda tersebut (dw.com, 1/12/2010). 
 
Ayu Ezra Tiara, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai Qanun Jinayat yang ditetapkan sejak 2015 merupakan bukti kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga Aceh (voaindonesia.com, 28/10/2016). 
 
Menerapkan Syariah Islam Adalah Kewajiban Pemimpin
 
Penerapan syariah Islam adalah kewajiban bagi setiap Muslim, terlebih lagi seorang pemimpin. Kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin dalam Islam adalah dalam rangka menjalankan aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunah. Allah berfirman :
 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah ‘Azza wa Jalla kepadamu.” (QS. An-Maidah: 49).
 
Pertimbangan akal atas nama kebebasan berkedok hak asasi manusia menggugat penerapan syariah Islam dalam ranah publik tidak layak digubris. Islam menempatkan ridlo Allah sebagai satu-satunya pertimbangan dan balasan tertinggi atas pelaksanaan Syariah Islam. Setiap rakyat menjadi saksi bagi pemimpin atas peraturan yang diterapkannya pada saat nanti di Yaumil Hisab. 
 
Penerapan syariah Islam tak cukup hanya diberlakukan pada hukum pidana. Masih banyak aspek-aspek kehidupan lain yang diatur dalam Syariah Islam. Ketika aturan yang menyeluruh dari Islam itu diterapkan, rahmat Allah akan menaungi seluruh alam. 
 
Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (TQS. An Nahl (16): 89). **
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Triana Arinda Harlis
- Dilihat 259 Kali
Berita Terkait

0 Comments