Jum'at, 05/07/2019 09:48 WIB
Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar
JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mendorong penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
"Betapa pentingnya buku dan perpustakaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kelembagaan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk ide besarnya adanya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di tingkat kecamatan," kata Bahtiar dalam Rapat Koordinasi Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perpustakaan Tahun 2020 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (4/7).
Tak hanya terkait infrastruktur, penguatan kelembagaan juga dapat diwujudkan dengan penguatan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
"Formasi PNS untuk pustakawan di daerah menjadi bagian pekerjaan yang tak kalah penting. Sehingga infrastruktur juga didukung oleh SDM yang mumpuni," terang Bahtiar.
Paradigma perpustakaan yang berubah seiring perkembangan zaman juga perlu dikuatkan dengan dukungan regulasi yang memadai. Oleh karenanya, Bahtiar juga turut mendorong revisi Undang-undang Pemerintah Daerah terkait urusan wajib pelayanan non dasar menjadi pelayanan dasar.
"Perpustakaan bisa berkembang jika ada regulasi yang kuat. Oleh karenanya ke depan saya kira perlu adanya revisi terkait undang-undang pemerintahan daerah sehingga perpustakaan bukan lagi 'urusan wajib pelayanan non dasar' tetapi harus disejajarkan dengan pendidikan, yaitu menjadi 'urusan wajib pelayanan dasar," tegas Bahtiar.
Upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan untuk menguatkan kelembagaan perpustakaan salah satunya dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Karenanya ia meminta sinergi antar pemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penguatan kelembagaan perpustakaan.
"Membangun kultur, SDM, termasuk ekosistemnya adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, kawan-kawan di daerah untuk menggandakan semangat dan bersinergi satu sama lain. Kami hanya membuat alat, misal Permendagri dan Surat Edaran tapi tetap kuncinya kawan-kawan di daerah. Intinya, kami tak akan biarkan perpustakaan dan Perpusnas bekerja sendiri," kata Bahtiar. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments