Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 02/04/2019 10:58 WIB

Holding Usaha Sejenis, Alternatif Solusi Efisiensi dan Efektifitas Kinerja BUMD

FGD yang digelar PT Sinergi Patriot Bekasi
FGD yang digelar PT Sinergi Patriot Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berharap adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat menambah kemakmuran Masyarakat Kota Bekasi. 
 
Melihat Peran BUMD yang Efektif dan Efisien, menjadi tema dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar PT Sinergi Patriot Bekasi. 
 
Menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono energi merupakan kebutuhan masyarakat moderen yang menjadi pemicu pertumbunan ekonomi. Indonesia menurutnya mempunyai sumber enegi besar, harapanya menjadi sumber ekonomi bagi kemakmuran masyarakat luas. 
 
"Kita punya tambang gas yang sampai hari ini masih sedikit memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kedepan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat atau bahkan pengelola. Bukan hanya eksekutif yang mendorong pemanfaatan enegri untuk kesejahteraan warga Kota Bekasi bahkan bentuk nyata dari peran legislatif saat ini ada penyegelan sumur gas di Kelurahan Kranggan Kecamatan Jatisampurna yang tidak ada izin," ungkap Tri Adhianto saat membuka FGD Kamis (28/3) di Hotel Horison Bekasi. 
 
Menurutnya harus ada jalan keluar yang dilakukan BUMD agar pengelolaan energi gas dapat lebih maksimal. BUMD harus berlari dengan cepat baik yang bertugas di hulu ataupun hilir, salah satu caranya harus ada sinergitas antara keduanya. 
 
"Sebagai daerah penghasil migas. Kita wajib mengelola dan Pemkot tidak dapat hanya menjadi penonton. Sumber energi ini harus mencapai kemandirian prioritas persoalan energi setempat. Pemerintah daerah dan DPRD sudah diperbolehkan untuk membuat dasar hukum pengelolaan dalam bentuk Perda," ungkap Tri. 
 
Ia menyampaikan, saat ini BUMD Sinergi Patriot Kota Bekasi sudah memiliki sambungan gas bumi sebanyak 4800 rumah tangga dan rencananya akan ada penambahan sambungan sebanyak 6700  pada tahun ini Pemerintah Kota Bekasi juga kembali mengusulkan pada pemerintah pusat untuk prnambahan sambungan baru sebanyak 2000 sambungan ke rumah tangga. 
 
"Kita terus berupaya agar ada penambahan kembali sambungan gas rumah tangga yang hasilnya di nikmati masyarakat. Lebih murah, mudan dan lebih aman tentunya," pungkas Tri. 
 
Dalam diskusi yang di hadiri narasumber Ketua Komisi tiga DPRD Kota Bekasi Komarudin  menyatakan bahwa pihaknya mendukung segala upaya  perusahaan daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam menata ulang desain tata kelola BUMD disektor Migas Kota Bekasi.
 
"Datang saja ke dewan kita pasti bantu selama itu untuk perbaikan kinerja BUMD. Saat Pemkot mengajukan pendirian PT Sinergi Patriot kita bantu karena itu untuk peningkatan kinerja BUMD,” ungkap pria yang biasa di panggil Komar. 
 
"Kalau ada usulan penyertaan modal kenapa kemarin ngga ada keberaniaan untuk mengusulkan penanaman modal. Saat ini peran DPRD sangat besar di proses optimalisaai BUMD .Sementara terkait pendapatan asli daerah dari BUMD bukan juga provit sering. Namun kemampuan BUMD untuk kontribusi PAD juga sangat di harapkan," tegas Komar
 
Komar juga menyinggung terkait penataan BUMD energi agar memiliki efektifitas dan efisiensi kerja ada yang mengusulkan perlunya holding antara hulu dan hilir. Ia meminta terkait hal tersebut tidak ada masalah selama kajian dan perencanaannya matang. Arah dan tujuan holding juga harus jelas agar tidak ada kesalahan dalam menjalankanya. 
 
"Kita lihat regulasinya dulu. Intinya  DPRD mendorong pengembangan arah bisnis BUMD yang sesuai dengan ketentuanya," pungkas Komar. 
 
Sementara itu Bambang Ardianto perwakilan dari Kemendagri yang di hadiri Bagian Bengembangan BUMD dalam FGD menerangkan terkait regulasi pengelolaan BUMD yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 54.
 
Bambang Ardianto mengatakan jika holding BUMD yang direncanakan harus atas dasar kajian bisnis terlebih dahulu baru kemudian disesuaikan dengan dasar PP 54. 
 
"Holding tadi bentuknya akan seperti apa? Sesuai Perda dan jenis usahanya apa ? Contoh Sinergi Patriot Bekasi mau menjalankan usaha apa itu di atur dalam perda ? Bentuknya silahkan di sesuaikan Perda. Kalo hanya masuk dalam visi perusaahan tidak perlu Perda. Tapi kalau masuk sebagai anak perusahaan harus ada Perda dan harus ada ser usaha 70 persen. Dan ini harus dikaji dulu dengan matang menguntungkan atau tidaknya," ungkap Bambang. 
 
Bambang Ardianto menjelaskan belajar dari BUMD yang saat ini disebut palugada itu banyak yang merugi karena tidak ada kajian matang pada rencana bisnis. Pelaku BUMD dan Pemerintah Kota harus menghitung dengan cermat sesuai prospek bisnis kedepan.
 
"Karena itu dari APBD jadi harus fokus dan menguntungkan. Emang holding itu bisa lebih efisien tapi harus ada kajian dan perencanaan yang jelas. Jadi mitigasi resiko harus di analisa  dengan jelas. Dan BUMD harusnya untung dan di hitung secara rijit karena itu uang rakyat. Penyertaan modal pemda dan mitra, Jenis usaha harus fokus jangan semerawut," terangnya. 
 
Bambang Ardianto menambahkan jika peraturan perundangan-undangan membuka dan memberi payung hukum yang jelas terkait pendirian holding BUMD.
 
Sementara Nadih Kabag Ekonomi Pemkot Bekasi memaparkan bahwa saat ini ada enam Badan Usaha Mikik Daerah yang ada di Kota Bekasi. Ada beberapa yang sudah menghasilkan PAD. 
 
Menurut Nadih, Pemkot Bekasi sudah memiliki anggarkan pembinaan menejerial, dan rencana bisnis tahunan agar tata kelola BUMD lebih baik dengan kinerja terbaik.
Nadih juga mendukung usulan BUMD untuk melakukan Holding perusahaan.
 
"Prinsipnya Pemkot Bekasi mendukung tapi dalam holding kajianya tapi harus kuat, dari sektor ekonomi dan bisnis. Regulasi juga harus di dukung. Contoh sinergi sendiri bertemanya harus sama siapa?. Pak dewan juga harus mendukung sesuai PP 54? Intinya harus transparan dan susuai aturan,” tegasnya. 
 
Erik Setiawan HRD PT Sinergi Patriot Kota Bekasi sendiri berpendapat bahwa persoalan holding perusahaan BUMD dapat di lakukan asal memenuhi syarat diantaranya harus WTP tiga tahun berturut -turut dan menghasilkan PAD bagi pemerintah Daerah. 
 
Mengawali acara diskusi Direktur BUMD Sinergi Patriot Kota Bekasi Fikri Aziz mengatakan bahwa pengelolaan BUMD kedepan harus lebih baik. BUMD harus siap untuk mengahadapi tantangan bisnis yang makin sulit dan kompleks di masa mendatang. Terutama tantangan pada pada industry 4.0. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang BUMD akan semakin ketinggalan.
 
"Untuk itu perlu tata kelola yang baik. Baik dari sisi aspek bisnis dan legalitas. Berbagai model tata kelola perlu dikaji. Ada banyak opsi agar BUMD bosa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya," ungkap Fikri Aziz
 
Menurutnya FGD yang di gelar ini diharapkan bisa memberikan banyak alternatif gagasan dan ide bagaimana tata kelola BUMD yang efektif dan efisien. **
Reporter : Warso Sunaryo
Editor :
- Dilihat 1114 Kali
Berita Terkait

0 Comments