Senin, 01/04/2019 13:49 WIB
Pancasila Vs Khilafah, Propaganda Menyesatkan dan Adu Domba
Debat keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta
JAKARTA, DAKTA.COM - Pengamat Terorisme & Intelijen, Direktur CIIA, Harits Abu Ulya menilai isu Pancasila dan khilafah yang dihembuskan pada Pilpres 2019 merupakan propaganda yang menyesatkan dan adu dumba antar-rakyat di Indonesia.
"Saya 15 tahun lebih melakukan pengkajian terkait pengarustamaan gagasan Khilafah di Indonesia. Dan saya rasa perlu menanggapi terkait relasi khilafah dengan kontestasi pilpres 2019 seiring dengan hembusan propaganda yang cenderung menyesatkan rakyat Indonesia bahwa pemilu 2019 adalah pertarungan Pancasila (NKRI) Vs Khilafah," katanya dalam keterangan tulis yang diterima Dakta.com, Senin (4/1).
Menurutnya, ideologi khilafah di Indonesia sejauh ini hakikatnya baru pada level gagasan. Bicara soal keamanan, kata dia, dalam perspektif intelijen yang jujur dan obyektif tidak akan menempatkan sebagai ancaman aktual tapi potensial. Dengan ancaman potensial juga masih bisa dielaborasi lebih detil untuk menakar kualitas ancaman.
"Jadi isu khilafah dijadikan propaganda untuk monsterisasi salah satu rival dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah cacat narasi," ucapnya.
Ia mengatakan, perlu kajian serius tentang potensi rusuh jika pasangan 01 kalah dalam pilpres. Indikasi dan parameternya adalah realitas sosiologis perilaku pemilih fanatik ideologis dan non ideologis kalangan akar rumput dari pasangan 01 banyak yang nalarnya cekak alias sumbu pendek. sehingga menimbulakn kerawanan diprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang bisa mengoyak kedamaian rakyat.
"Justru rakyat sadar, propaganda Pancasila Vs Khilafah dalam Pilpres 2019 cenderung provokasi memecah belah anak bangsa hanya karena demi syahwat kekuasaan yang overdosis," jelasnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
- Jelang Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak Tinjau Kualitas dan Kesiapan Akomodasi, Serta berbagai Layanan bagi jemaah di Arab Saudi
- Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik 2025
- Kepala BP Haji Tinjau Area Armuzna, Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2025
- Menhub Dudy: Pengguna Angkutan Umum Naik 8,5% Selama Masa Angkutan Lebaran 2025
- Kurniasih: Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Pasien, Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut!!
- FK UIN Walisongo Berdiri Lewat Persuasi Wamenag Romo Syafii dengan Kemendiktisaintek
- 9 Strategi Politik Jokowi
- Lima Saran Kadin untuk Pemerintah Merespons Kebijakan Tarif Trump
0 Comments