TAMBUN, DAKTA.COM - Direktur Democracy And Electoral Empowerment Patnership (DEEP) Yusfitriadi menyebut kalangan milenial masih belum mendapat pendidikan politik mengenai Pemilu 2019.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri peluncuran DEEP Kabupaten Bekasi sekaligus Kursus Singkat Pemilu dan Demokrasi untuk generasi milenial di Warung Stalking Tambun Selatan, Jumat (22/3).

Ia mengatakan, pemilih milenial rentang usianya 17-25 tahun, di Jawa Barat jumlahnya sangat besar, hampir 30 persen tetapi mereka belum tercerahkan dengan adanya pemilu yang akan berlangsung di tanggal 17 April mendatang.

"Tiga fenomena yang ada di pemilih milenial diantaranya, cukup signifikan jumlahnya, sehingga menjadi bahan semua kontestan untuk mempengaruhi suara," jelasnya.

Sebagian dari mereka juga belum memiliki KTP-el, untuk itu ia mendorong penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar generasi milenial mendapatkan hak pilihnya dan melakukan sosialisasi karena pada hakikatnya mereka belum terkontaminasi hal-hal yang bersifat politik praktis.

"Jika hal itu tidak dilakukan maka pemilih muda hanya sekedar memilih, padahal pihaknya menginginkan supaya mereka menjadi pemilih yang cerdas, memiliki nasionalisme, dan tanggung jawab," terangnya.

Yusfitriadi menambahkan, DEEP akan mengisi ruang yang belum dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyosialisasikan pemilu bagi kalangan milenial, dan pengawasan pemilu partisipatif didorong agar bisa dilakukan oleh anak muda.

"Pendidikan politik bukan hanya dilakukan pada saat momentum pemilu, ia berharap prosesnya bisa dilakukan sampai kapanpun sehingga pemilih muda menjadi pemilih cerdas yang disiapkan untuk pemilu selanjutnya," tutupnya. **