Kamis, 21/03/2019 13:47 WIB
Nasib PPP Usai Kasus Korupsi Romy
Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjerat kasusu korupsi
JAKARTA, DAKTA.COM - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Anang Sudjoko menilai usai penangkapan kasus yang menjerat Romahurmuziy, mengganggu kesolidan PPP.
"Tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kesolidan partai dan elektabilitasnya menurun," ucapnya kepada Dakta, Kamis (21/3).
Ia menyampaikan, hal itu terjadi karena kasus korupsi yang melekat saat ini pada Romahurmuziy membuat Partai berlambang Ka'bah semakin kehilangan kepercayaan dari publik.
"Padahal beberapa waktu ini, Romy itu mempromosikan dirinya luar biasa misalnya menjadi milenial hingga baliho yang ia pajang. Tetapi saat ini semua berbalik atas kasusnya," jelasnya.
Apalagi, Romy termasuk salah satu tim kampanye nasional pendukung Jokowi-Maruf yang cukup lantang. Tentu akan berdampak pada koalisi tim kemenangan nasional (TKN).
Menurut Anang, untuk mengembalikan kepercayaan publik, PPP harus mencari pengganti Romy yang lebih baik dan dapat sudah dipercaya oleh publik.
"PPP harus melakukan konsolidasi siapa pengganti Romy, dengan track record yang dapat mendongkrak elektabilitas partainya," terangnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).
Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (RMY), mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin (HRS), dan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq (MFQ) sebagai tersangka.
KPK menduga ada transaksi terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Diduga, HRS sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp250 juta kepada RMY untuk memuluskan langkah HRS menjabat Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK mengamankan uang hingga Rp 156 juta. **
| Editor | : | Asiyah Afifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- PPP Serahkan Penambahan Koalisi Pada Jokowi
- Waketum: PAN Kembali Tentukaan Arah Usai Pilpres
- Gerindra Usulkan Masa Jabatan Presiden Cukup Satu Periode
- Masalah Data Kependudukan Semestinya Selesai di Abad 20
- Setelah OK OCE, Sandi Luncurkan Rumah Siap Kerja
- Pelipat Surat Suara di Kabupaten Bekasi Dibayar Rp75 per kertas
- BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU
- Pemilih Pindah TPS, KPU Perlu Payung Hukum Baru
- Sudirman Said Buka-Bukaan Soal Kontrak Freeport
- Klaim Ambil Alih PT Freeport, BPN : Justru Merugikan Negara
- TKN Akan Evaluasi Materi Kampanye Saat Kunjungan
- Gerindra Pertanyakan Rasio Pajak Rendah
- Sudah Kantongi 2 Cawagub DKI, PKS Masih Rahasiakan Nama
- Hasil Survei: Elektabilitas PDIP dan Gerindra Tertinggi
- Relawan Prabowo-Sandi Luncurkan Toko PAS
0 Comments