Selasa, 12/03/2019 15:24 WIB
ASPHRI Minta Dilibatkan dalam Perundingan Persoalan Ketenagakerjaan
BOGOR, DAKTA.COM - Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) meminta ikut dilibatkan dalam perundingan persoalan ketenagakerjaan.
Ketua ASPHRI, Yosminaldi dalam kegiatan Diskusi Panel mengatakan keterlibatan praktisi HR dalam perundingan persoalan ketenagakerjaan dianggap penting mengingat saat ini hanya tiga pilar yang saling berdialog diantaranya Pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja, dan Pemerintah.
"Masing-masing perwakilan tentunya hanya membawa kepentingannya saja dalam proses perundingan ketenagakerjaan, sementara praktisi HRD melihatnya secara objektif dari berbagai sisi karena sebagai perwakilan manajemen perusahan," katanya dalam kegiatan Diskusi Panel dengan Tema menakar Profesionalitas Praktisi HR ASPHRI dalam Pusaran Arus Politik 2019 di The Voyage Bogor, Ahad (10/3)
Oleh karena itu keterlibatan Praktisi HR dianggap perlu dan berharap pemerintahan yang terpilih dalam pemilu 2019 mampu membuat kebijakan agar praktisi HR berperan dalam persoalan ketenagakerjaan.
Berkaitan dengan pemilu 2019, Yosminaldi yang merupakan Senior Manager di PT Kawasan Industri EJIP ini mengatakan, praktisi HR harus mampu mengikuti perkembangan politik, jangan sampai hanya mengurusi mengenai persoalan sumber daya manusia perusahaan saja.
"Praktisi HR diminta memantau perkembangan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, karena apapun yang dibuat pemerintah tentunya akan berdampak pada dunia industri," tuturnya.
Selain itu praktisi HR di perusahaan juga wajib melakukan antisipasi tantangan industri kedepan yakni revolusi industri 4.0 dengan memberikan pelatihan sdm di perusahaannya. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments