Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 22/02/2019 15:18 WIB

Tokoh Masyarakat Minta Cawabup Bekasi Tidak dari Keluarga Neneng

Jawara Bekasi, Damin Sada
Jawara Bekasi, Damin Sada
CIKARANG, DAKTA.COM - Setelah mundurnya Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin, gonjang ganjing posisi Wakil Bupati Bekasi menjadi perbincangan.
 
Wakil Bupati Bekasi yang saat ini menjadi Plt Bupati, Eka Supria Atmaja akan segera menjadi bupati defenitif, parpol koalisi diantaranya Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan Partai Nasdem tengah membicarakan nama-nama yang akan menjadi pendamping Eka.
 
Beberapa nama calon wakil bupati (cawabup) itu telah muncul ke permukaan, yang berasal dari kalangan politisi maupun birokrat, salah satunya Novy Yasin.
 
Adik dari bupati Bekasi itu digadang-gadang bakal menempati posisi wakil bupati karena telah menjalin komunikasi dengan parpol kaolisi.
 
Namun munculnya nama Novy, diakui Tokoh Masyarakat Bekasi Damin Sada kurang tepat, semangat perubahan Bekasi kearah lebih baik yang muncul selepas Neneng ditangkap akan hilang karena jika tetap diisi oleh keluarga bupati hal itu menjadi sama saja.
 
"Masih banyak putera-puteri terbaik Bekasi yang mampu menjadi pemimpin bukan hanya dari kalangan keluarga Neneng saja," ujarnya di Cikarang, Jumat (22/2).
 
Selain itu, dalam proses penentuan nama calon wakil bupati ada yang janggal, karena parpol koalisi sangat ngotot untuk mempercepat sebelum pemilu sehingga ada indikasi terdapat permainan uang dari para calon wakil bupati untuk dibagai ke parpol koalisi dalam menghadapi pileg.
 
"Yang paling krusial adalah posisi bupati definitif, sementara untuk wakil bisa dibicarakan di kemudian hari dan tidak perlu tergesa-gesa," ucapnya. 
 
Damin berharap sosok wakil bupati yang nantinya terpilih bisa amanah dan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. 
 
Ketua Umum Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara itu juga akan mengawal proses pembangunan di Kabupaten Bekasi, jika setelah ada kasus Meikarta, pemimpin Kabupaten Bekasi kinerjanya sama saja maka masyarakat akan bergerak.
 
"Kami berencana melakukan unjuk rasa di kantor DPRD agar menghilangkan politik transaksional," ungkapnya. **
Reporter : Ardi Mahardika
Editor :
- Dilihat 1290 Kali
Berita Terkait

0 Comments