Rabu, 20/02/2019 17:23 WIB
Sudirman Said Buka-Bukaan Soal Kontrak Freeport
Paparan Sudirman Said Terkait Freeport
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said buka-bukaan mengenai surat 7 Oktober 2015 yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.
“Surat pada tanggal 7 Oktober 2015, itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, pada Rabu (20/2).
Sudirman membantah bahwa surat tersebut keluar atas inisiatifnya. Ia mengungkapkan, surat bisa keluar karena diperintahkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri.
“Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden,” ungkap Sudirman.
Namun, ungkap Sudirman, pertemuan yang cukup penting itu, Presiden Jokowi melalui asisten pribadinya mengatakan bila pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada.
“Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu,” ujar dia.
Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.
“Tidak panjang lebar, Presiden Jokowi mengatakan 'Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Dan saya mematuhinya,” kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.
Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tidak mau, dia pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.
“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada presiden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik," tutupnya. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- PPP Serahkan Penambahan Koalisi Pada Jokowi
- Waketum: PAN Kembali Tentukaan Arah Usai Pilpres
- Gerindra Usulkan Masa Jabatan Presiden Cukup Satu Periode
- Masalah Data Kependudukan Semestinya Selesai di Abad 20
- Nasib PPP Usai Kasus Korupsi Romy
- Setelah OK OCE, Sandi Luncurkan Rumah Siap Kerja
- Pelipat Surat Suara di Kabupaten Bekasi Dibayar Rp75 per kertas
- BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU
- Pemilih Pindah TPS, KPU Perlu Payung Hukum Baru
- Klaim Ambil Alih PT Freeport, BPN : Justru Merugikan Negara
- TKN Akan Evaluasi Materi Kampanye Saat Kunjungan
- Gerindra Pertanyakan Rasio Pajak Rendah
- Sudah Kantongi 2 Cawagub DKI, PKS Masih Rahasiakan Nama
- Hasil Survei: Elektabilitas PDIP dan Gerindra Tertinggi
- Relawan Prabowo-Sandi Luncurkan Toko PAS
0 Comments