Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Sabtu, 16/02/2019 17:57 WIB

Klaim Ambil Alih PT Freeport, BPN : Justru Merugikan Negara

Paparan Sudirman Said Jelang Debat Kedua Pilpres
Paparan Sudirman Said Jelang Debat Kedua Pilpres
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.
 
"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu sebenarnya hanyalah transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru pada Sabtu (16/2).
 
Merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, Sudirman mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.
 
"Dalam laporan itu disebutkan meski Pemerintah Indonesia menguasai 51% saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih berada di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Kami akan meminta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Mantan Menteri ESDM tersebut.
 
Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian BUMN Said Didu mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat kewajiban mereka di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan trilyun.
 
"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi, tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara pemerintah kita mendapat hutang baru," kata Said.
 
Said menilai pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Ia pun meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.
 
"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye," tutupnya.
Reporter : Boy Aditya
Editor : Dakta Administrator
- Dilihat 410 Kali
Berita Terkait

0 Comments