Selasa, 12/02/2019 14:16 WIB
Wacana Kenaikan Tarif Ojol Berisiko Ditinggalkan Konsumen
Ojek online
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewacanakan untuk menaikan tarif ojek online (ojol) berdasarkan regulasi menuai polemik publik.
Wacana itu datang dari tim 10 perumus aturan ojol yang mengusulkan skema tarif batas bawah Rp3.100 per kilometer. Angka ini meningkat dari rata-rata tarif bawah yang berlaku sekarang 1.200-Rp2.200 per kilometernya.
Kenaikan tarif tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pendapatan para driver ojol. Namun di sisi lain juga harus dilihat, karena masyarakat bisa beralih ke moda transportasi lain ataupun kembali menggunakan kendaraan pribadi yang bisa berdampak pada kemacetan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai skema tarif batas bawah Rp 3.100 per kilometer dalam aturan ojek online baru yang disiapkan pemerintah terlalu tinggi karena berisiko menurunkan order bagi mitra.
"Kalkulasinya terlalu tinggi, bisa berisiko ditinggalkan konsumen. Bagaimana bisa menyejahterakan driver, kalau penumpangnya malah beralih," katanya saat dihubungi Radio Dakta, Selasa (12/2).
Menurutnya, kenaikan tarif sebenarnya hal yang wajar. Asalkan kenaikannya tetap terukur dan tidak tidak membebankan konsumen.
"Wajar jika hanya berkisar 30 persen," ujarnya.
Tulus menyatakan, urusan pengaturan tarif ojek online memang merupakan persoalan dilematis. Sebab, ojek daring tidak termasuk sebagai angkutan umum. Sehingga, skema tarif semestinya tidak bisa diatur oleh pemerintah.
"Menurut UUD angkutan umum itu minimal roda tiga. Nah, ojol ini secara umum banyak kekurangannya, seperti keamanan dan perlindungan yang tidak menjadi jaminan bagi konsumen," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Peneliti Rised, Rumayya Batubara mengatakan efek dari kenaikan tarif ojol ini tidak hanya mengurangi pendapatan para driver saja, tetapi ada dampak negatif lebih besar, yakni pengangguran.
"Artinya, jika permintaan jasa ini berkurang maka bukan tidak mungkin para driver akan berhenti beroperasi," katanya di Jakarta Senin (11/2).
Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa ini akan mencari atau menggunakan alternatif baru jika hendak berpergian selain ojol. Sehingga, dari permintaan ojol yang tadinya tinggi justru menurun atau berbanding terbalik dari alasan kenaikan tarif tersebut. **
| Editor | : | Asiyah Afifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Kota Bekasi Gabung DKI, Anies: Terserah Pusat
- Soal Wagub, Tunggu Pelantikan DPRD DKI Baru
- Pemerintah Masih Moratorium Daerah Otonomi Baru
- Wali Kota Jaktim: Sodetan Ciliwung Akan Lengkapi KBT Atasi Banjir
- Ini Klarifikasi Ustadz Abdul Somad di Hadapan MUI
- Erick Thohir Akan Hadiri Musda ke-XVI PRSSNI Jawa Barat
- MUI Panggil UAS Terkait Ceramah Kontroversial
- Haris Azhar Kecam Aksi Rasisme Atas Mahasiswa Papua
- Tokoh Muda Papua Sesalkan Tindakan Represif Aparat di Surabaya
- Teologis Pendakwah Secara Murni
- Masyarakat Papua Sampaikan Keprihatinan Atas Kerusuhan Manokwari
- Jungleland, Theme Park dengan 4 Zona Seru yang Wajib Dicoba
- Ketua MPR RI Tegaskan Amandemen Hanya Membentuk GBHN
- Unjuk Rasa di Manokwari, Gedung DPRD Papua Barat Terbakar
- Demokrat Nilai Pilpres Langsung Perlu Dievaluasi
0 Comments