Selasa, 12/02/2019 14:16 WIB
Wacana Kenaikan Tarif Ojol Berisiko Ditinggalkan Konsumen
Ojek online
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewacanakan untuk menaikan tarif ojek online (ojol) berdasarkan regulasi menuai polemik publik.
Wacana itu datang dari tim 10 perumus aturan ojol yang mengusulkan skema tarif batas bawah Rp3.100 per kilometer. Angka ini meningkat dari rata-rata tarif bawah yang berlaku sekarang 1.200-Rp2.200 per kilometernya.
Kenaikan tarif tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pendapatan para driver ojol. Namun di sisi lain juga harus dilihat, karena masyarakat bisa beralih ke moda transportasi lain ataupun kembali menggunakan kendaraan pribadi yang bisa berdampak pada kemacetan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai skema tarif batas bawah Rp 3.100 per kilometer dalam aturan ojek online baru yang disiapkan pemerintah terlalu tinggi karena berisiko menurunkan order bagi mitra.
"Kalkulasinya terlalu tinggi, bisa berisiko ditinggalkan konsumen. Bagaimana bisa menyejahterakan driver, kalau penumpangnya malah beralih," katanya saat dihubungi Radio Dakta, Selasa (12/2).
Menurutnya, kenaikan tarif sebenarnya hal yang wajar. Asalkan kenaikannya tetap terukur dan tidak tidak membebankan konsumen.
"Wajar jika hanya berkisar 30 persen," ujarnya.
Tulus menyatakan, urusan pengaturan tarif ojek online memang merupakan persoalan dilematis. Sebab, ojek daring tidak termasuk sebagai angkutan umum. Sehingga, skema tarif semestinya tidak bisa diatur oleh pemerintah.
"Menurut UUD angkutan umum itu minimal roda tiga. Nah, ojol ini secara umum banyak kekurangannya, seperti keamanan dan perlindungan yang tidak menjadi jaminan bagi konsumen," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Peneliti Rised, Rumayya Batubara mengatakan efek dari kenaikan tarif ojol ini tidak hanya mengurangi pendapatan para driver saja, tetapi ada dampak negatif lebih besar, yakni pengangguran.
"Artinya, jika permintaan jasa ini berkurang maka bukan tidak mungkin para driver akan berhenti beroperasi," katanya di Jakarta Senin (11/2).
Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa ini akan mencari atau menggunakan alternatif baru jika hendak berpergian selain ojol. Sehingga, dari permintaan ojol yang tadinya tinggi justru menurun atau berbanding terbalik dari alasan kenaikan tarif tersebut. **
| Editor | : | Asiyah Afifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Jokowi Bersama Keluarga Tunaikan Ibadah Umroh
- Pemprov Jawa Barat Terapkan Konsep Desa Digital
- Penetrasi Aplikasi Gojek Nomor 1 di Indonesia
- Tanpa Imbalan, TKK Pemkot Bekasi Disiagakan Bantu Persiapan Pemilu
- Pelintasan Kereta di Cakung dan Pasar Enjo Akan Ditutup 12 April
- Paket Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Dompu
- Indonesia Rawan Masuk 'Middle Income Trap'
- Bantu Mustahik, BAZNAS Jajaki Kerjasama dengan IDC
- Serius Lakukan Ekspansi, Forjim Lantik Pengurus Wilayah Sumatera Utara
- Cipta Dana, Beri Kemudahan KPA Apartemen Chadstone Cikarang
- Intervensi Pemerintah Soal Tarif Maskapai Penerbangan, Perlukah?
- HIJUP Kembali Hadirkan Wajah-Wajah Baru Model Look
- Neneng Rahmi Ungkap Keterlibatan Pimpinan DPRD dalam Suap Meikarta
- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terbukti Terima Aliran Dana Meikarta
- Pancasila Vs Khilafah, Propaganda Menyesatkan dan Adu Domba
0 Comments