Ahad, 10/02/2019 11:04 WIB
Pilpres dan Literasi Data
DAKTA.COM - Oleh: Martino, Peneliti Arsip Nasional RI
Debat kandidat presiden dan wakil presiden selayaknya menjadi puncak refleksi kemampuan literasi data dan informasi bangsa. Sayangnya, debat perdana lalu berakhir antiklimaks.
Padahal, debat itu sempat digadang menjadi pencerahan bagi ceruk pertentangan data, informasi, serta hoaks yang beredar di masyarakat. Pertarungan gagasan masih minim penyajian data dan informasi seputar isu yang diperbincangkan.
Mestinya, ajang tersebut merupakan panggung utama bagi calon pemimpin menyajikan program kerja beserta argumentasi akurat dengan literasi data dan informasi. Analisis data secara argumentatif memang dinanti banyak pihak. Hal itu diharapkan mencerahkan dan meyakinkan publik atas beragam isu untuk meraup simpati dan suara.
Maklum, menjelang pemilu publik lebih sering mengasup atmosfer politik yang memanas sebagai efek saling serang dalam isu agama, nasionalisme, keberagaman, dan kesejahteraan. Sementara itu, adu gagasan dan program pembangunan justru jarang dimunculkan.
Secara akumulatif, minimnya perdebatan program bersumber data akurat turut menurunkan potensi terbentuknya pemilih rasional. Ini justru menguatkan sikap politik berdasarkan sentimen personal semata. Potensi undecided voters dan golput kian tinggi.
Padahal, mereka berpotensi menciptakan selisih keunggulan suara sebagai kunci kemenangan. Jelang pilpres, upaya memainkan opini publik dengan mengesampingkan, bahkan mendegradasi fakta dan data informasi yang objektif kian marak.
Ada upaya menggiring publik untuk tutup mata terhadap data capaian dan langkah pembangunan pemerintah. Data tersebut dikaburkan dengan fabrikasi data dan informasi tandingan.
Hal ini krusial sebab tidak hanya membuat publik tidak objektif melihat permasalahan dan menilai kinerja pemerintah, tetapi juga tak mampu menakar janji politik oposisi. Apakah mereka benar-benar menghadirkan solusi, kebaruan, atau justru retorika semata?
Menjadi tantangan untuk mengolah serta menyampaikan program konkret berlandaskan argumentasi data yang rasional, tepat, sistematis, serta menyasar seluruh segmentasi masyarakat. Aliran informasi ke akar rumput bisa sangat efektif menggiring opini.
Tentu kita masih ingat strategi ‘gerilya’ Tabloid Obor Rakyat, yang berhasil mengoyak akal sehat masyarakat sehingga menegasikan kebenaran atau fenomena Pilkada DKI yang membuat data dan fakta capaian kinerja diluluhlantakkan politik identitas dengan isu SARA.
Kerja informasi
Gejala disinformasi dan hoaks merupakan daur ulang cara usang yang cukup berdampak. Sebagian masyarakat telanjur terjangkit post truth, di mana asumsi kebenaran hanya didasarkan keyakinan personal atau golongan, bukan rasionalisasi akal sehat sesuai fakta.
Dampaknya, muncul fanatisme buta yang tidak hanya menganggap salah satu pihak paling benar, tetapi juga tak segan menyerang dan menghakimi perbedaan pilihan.
Bagai sebuah paradoks, pada era keberlimpahan informasi yang dipacu teknologi informasi, justru upaya mendapatkan data valid menemui kesulitan berlipat. Dominasi kampanye negatif membuat para pihak sibuk menyerang dan mengklarifikasi tuduhan lawan politik.
Akibatnya, publik sendirian menakar berbagai program yang ditawarkan karena mesin politik yang terbata-bata mengolah data dan menyajikan informasi. Dalam silang pendapat antarkedua kubu di berbagai media, keyakinan publik sering kali dibuat rancu.
Maka itu, selayaknya jibaku para pemain utama, tim sukses, dan simpatisan sebagian besar berada pada kuadran pertarungan kebenaran data dan informasi yang mencerahkan. Perlu peningkatan kualitas argumentasi dalam setiap debat dan pemaknaan terhadap data informasi jika benar ingin memenangkan hati rakyat.
Untuk merebut hal itu, baik pejawat maupun oposisi harus bersaing dalam tataran analitis terhadap data dan informasi yang ada untuk mendefinisikan permasalahan, memberikan tawaran solusi, dan mendeskripsikan prediksi capaian perubahan secara terukur.
Berpijak pada teori pilihan rasional Anthonys Downs, perilaku pemilih akan ditentukan dua hal. Kemanfaatan yang diterima akibat kebijakan selama periode pejawat atau kepercayaan terhadap janji politik oposisi.
Jelaslah, pejawat dan oposisi sama-sama berkepentingan terhadap data yang objektif untuk meraih kepercayaan publik. Kemampuan mengolah dan menyajikan data dan informasi secara benar sebagai landasan program dan gagasan menjadi faktor kunci.
Secara sederhana, publik ingin mengetahui perspektif calon pemimpin terhadap tiga hal, yakni duduk persoalan bangsa, kapasitas dan sumber daya yang dapat diberdayakan, serta gagasan program solutif sebagai cara mencapai kesejahteraan.
Dari sana, publik dapat menilai kualitas dan kapabilitas calon pemimpin dalam memaknai persoalan, optimisme terhadap kondisi bangsa, pilihan keberpihakan, serta rasionalitas pemimpin sebagai pemecah masalah yang solutif dan terukur.
Tanpa penguasaan data dan informasi yang komprehensif, sulit bagi siapa pun berbicara kualitas program yang diajukan ke hadapan publik. Arsip, data, dan statistik dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan yang mampu memberikan pencerahan bagi publik.
Visi, misi, serta program yang telah dirumuskan kedua kontestan perlu dinarasikan dengan rasionalisasi data, mengapa program tersebut dimunculkan dan apa dampaknya bagi persoalan publik. Ini pula yang patut dinanti pada debat selanjutnya.
Menyitir Foucault dan Derrida, sumber-sumber data dan informasi seperti arsip merupakan konstruksi inti yang selayaknya digunakan untuk mengatur bangunan pengetahuan publik, ingatan, kekuasaan, dan keadilan di masyarakat.
Maka itu, dalam konteks pertarungan pilpres, siapa pun yang mampu mendayagunakan literasi data dan informasi dengan efektif, mengolahnya menjadi bahan bakar tawaran solusi dan kebijakan, di sana potensi kemenangan bermuara.
Sebaliknya, siapa yang berkutat menarasikan ketakutan dan mendegradasi optimisme publik dengan disinformasi, niscaya ia sedang menapaki jalan kegagalan. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Bersikap Adil Terhadap Kartini dan Muslimah Hebat Lainnya
- Yasonna Laoly Dipukul KO, Ronny Sompie Terkapar
- Pertaruhan di Laut Natuna Utara
- Perang Dunia III dan Nasib Indonesia
- Pentingkah 4 Gebrakan Mas Menteri?
- Majelis Taklim, PAUD, dan Radikalisme
- Islam Menilai HAM
- Radikalisme, Peradaban, dan Rasulullah
- Bermartabat karena Bekerja
- Mencermati Pergeseran Perilaku Politik Jelang Pilkada Serentak 2020
- "Cashless Society" 2020, Realistis atau Utopis?
- Dilema Perkembangan Skuter Listrik
- Nadiem Makarim dan Ujian Politik Milenial
- Catatan untuk Bu Menteri Soal Pengelolaan Hutan
- Wajah Kompromi Kabinet Jokowi
0 Comments