Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 31/01/2019 10:28 WIB

DPR Kecam Vanuatu, Sesalkan Kecolongan Diplomasi Pemerintah

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Rofi Munawar
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Rofi Munawar
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai tindakan delegasi Negara Vanuatu yang memberikan panggung kepada Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda saat kunjungan kehormatan ke kantor Komisi Tinggi HAM Perserikan Bangsa–Bangsa (KTHAM PBB) pekan lalu sudah melampaui batas diplomatik. 
 
“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB, tetapi peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua,” kata Rofi Munwar melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (31/1).  
 
Rofi menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu bukan pertama kali dalam menyuarakan isu HAM tentang Papua di forum internasional, yang terdekat pada Sidang Umum (SU) ke 73 PBB yang berlangsung 25 September hingga 1 Oktober 2018 melalui Perdana Menterinya Charlot Salwaimenuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM. 
 
Tentu jika dicermati, beberapa kali Vanuatu dan beberapa Negara pasifik melakukan pembelaan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) bentuk kegagalan diplomasi Indonesia dalam meyakinkan negara-negara tersebut terhadap penanganan Papua.  
 
“Vanuatu dan beberapa Negara di kepulauan pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan Organisasi Papua Merdeka. Mereka nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih  Organisasi Papua Merdeka kerap mengaitkan masalah ini sebagai persoalan rumpun Melanesia,” ucap Rofi.  
 
Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahtera ini meminta pemerintah memperbaiki kerja diplomatik, dengan secara aktif melakukan antisipasi dan mitigasi isu terhadap semua persoalan yang sangat sensitive. Terlebih peristiwa seperti ini kerap terjadi dalam forum PBB yang mampu menarik perhatian komunitas internasional.
 
“Agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan Negara-negara pasifik. Sehingga mereka medapatkan gambara yang utuh terkait kondisi papua yang seutuhnya,” tegas Rofi.   
 
Sebagai informasi, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang papua kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Dalam pertemuan itu, Benny meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu. **
Reporter : Boy Aditya
Editor : Asiyah Afifah
- Dilihat 839 Kali
Berita Terkait

0 Comments