Kamis, 10/01/2019 07:37 WIB
DPR: Letjen Doni Monardo Seharusnya Dinonaktifkan
Letjen TNI Doni Monardo dilantik sebagai Kepala BNPB
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Doni Monardo sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta.
Namun, Letjen Doni Monardo masih berstatus sebagai perwira TNI aktif meski sudah resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPB.
Menurut anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah, seharusnya ketika sudah dilantik menjadi Kepala BNPB, Doni Monardo dinonaktifkan dari status Perwira TNI supaya ia bisa lebih konsen dalam menangain penanggulangan bencana.
"Seharusnya dinonaktifkan ya dia (Doni Monardo) di TNI, sehingga bisa konsen dalam penanggulangan bencana," ucapnya ketika dihubungi Radio Dakta, Kamis (10/1).
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah
Ia juga melihat jabatan Kepala BNPB yang kerap dijabat oleh perwira TNI karena tugas BNPB yang terbilang harus gerak cepat. Apalagi mayoritas masyarkat Indonesia tinggal di wilayah yang rawan terhadap bencana alam sehingga perlu antisipasi yang maksimal.
"Tugas Kepala BNPB ini kan mengakomodir, bukan keputusan yang diambil sendiri. TNI lah yang lebih terbiasa gerak cepat. Sebetulnya orang sipil yang juga mempunyai kemampuan seperti itu bisa menjabat," tuturnya.
Ia mengaku, undang-undang dasar terhadap penanggulangan bencana juga kurang mampu mengakomodirnya, kendalanya yaitu komunikasi antara pusat dan di daerah.
"Untuk itu rancangan UU penanggulangan bencana akan dibahas oleh badan legislatif. Meskipun masih jauh pembahasannya tapi masuk dalam RUU yang penting," pungkasnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
0 Comments