Pertemuan SBY dan Prabowo Bukti Kesolidan BPN
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Calon Presiden Prabowo Subianto bukti dukungan dari partai Demokrat.
Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, itu juga sebagai jawaban atas polemik yang tersebar di publik kalau partai pengusung dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak solid.
"Polemik bahwa seolah olah ada hubungan yang tidak baik antara partai demokrat dengan Gerindra itu salah besar," ucapnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (22/12).
Ia menyampaikan, justru Partai Demokrat memberikan dukungan yang besar dan luas untuk kemenangan Prabowo-Sandi.
"Kita tau pak SBY adalah presiden yang 10 tahun berhasil menjabat, dia mempunyai komitmen sangat besar dan tinggi atas kemenangan Prabowo-Sandi," katanya.
Selain itu, Riza menilai pemerintah saat ini banyak melakukan intervensi politik. Banyak, kata dia, pembiaran kasus yang tidak terselesaikan.
"Soal baliho yang dianggap sederhana, ini bukan masalah sederhana harus ditangani secara baik, jangan dianggap enteng," ujarnya.
Ia juga mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap kasus perusakan atribut Partai Demokrat yang terjadi di Riau.
"Supaya tidak ada kejadian yang terulang kembali," tutupnya. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments