Selasa, 18/12/2018 09:14 WIB
Penindasan Muslim Uighur, Komisi I DPR Serukan Boikot Produk China
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisi I DPR RI menyerukan rakyat Indonesia untuk memboikot produk asal China, karena telah melakukan diskriminasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
"Kita minta pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada saudara Muslim kita di Uighur yang tertindas. Kalau perlu kita boikot produk mereka (China)," tegas Anggota Komisi I DPR RI, Alimin Abdullah ketika dihubungi Radio Dakta, Selasa (18/12).
Menurutnya, Indonesia harus meneriakkan kepada dunia atas perlakuan diskriminasi otoritas China kepada Muslim Uighur.
"Itu amanat undang-undang, membela rakyat yang tertindas, Indonesia selalu menyatakan keadilan merupakan hak bagi seluruh bangsa, itu prinsip yang harus dijalankan," jelasnya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap pemerintah China atas penindasan terhadap etnik Muslim Uighur.
"Indonesia selalu komitmen membela rakyat yang tertindas, tidak terkecuali Muslim di Uighur, jangan karena China banyak minjamin (uang) ke kita, Indonesia jadi diam sebagai Muslim terbesar di dunia," ungkapnya.
Seperti diberitakan, sekitar dua juta Muslim Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tidak ditentukan dan tanpa dakwaan, bahkan penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan dan kematian. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments