Kubu Prabowo Sebut Ada Potensi Kerusuhan di Pemilu 2019
JAKARTA, DAKTA.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono menyebut potensi kerusuhan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 cukup besar.
Menurutnya, kerusuhan itu disebabkan karena banyak isu atau kasus besar saat masa kampanye yang berkembang di masyarakat tidak cepat diungkap.
"Seperti isu e-KTP tercecer, disabilitas mental masuk DPT, dan kotak suara dari kardus. Kerusuhan juga bisa terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu," katanya saat ditemui dalam Diskusi POLEMIK di Jakarta, Sabtu (15/12).
Kalau masalah-masalah tersebut, lanjutnya, tidak dianggap serius oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, maka potensi kerusuhan itu ada di depan mata.
Ia menyatakan, untuk mengantisipasi, kubu Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi akan memanggil pengawas Pemilu internasional.
Ferry juga menyinggung terkait ketidaknetralan media yang mengganggap lebih berpihak kepada petahana Jokowi.
"Kami memang tidak mau mengirimkan narasumber ke salah satu media, karena kami menganggap mereka kurang profesional dalam menyajikan berita," ucapnya. ** [Asiyah]
Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments