Bekasi /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 04/12/2018 09:49 WIB

BPJS dan Pengawas Ketenagakerjaan Panggil Badan Usaha Tidak Patuh

BPJS Kesehatan Bekasi bekerja sama dengan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat
BPJS Kesehatan Bekasi bekerja sama dengan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat
BEKASI, DAKTA.COM - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan pemberi kerja dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. 
 
Untuk menjalankan kewajiban tersebut maka BPJS Kesehatan Bekasi bekerja sama dengan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pemeriksaan bersama terhadap badan usaha yang tidak patuh di wilayah Kota Bekasi. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil badan usaha tersebut ke BPJS Kesehatan Cabang Bekasi.
 
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh pengawas ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, pemeriksa BPJS Kesehatan serta perwakilan badan usaha yang mendapatkan undangan. Tujuan dari kegiatan ini bahwa menegakkan kepatuhan badan usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Dony Alamanda dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan momentum yang sangatlah penting untuk membangun sistem yang melibatkan para stakeholder terkait agar terciptanya efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.
 
“Selama ini memang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada badan usaha sudah berjalan tetapi masih belum optimal karena kita masih bergerak secara masing-masing. Dengan diadakannya pertemuan ini diharapkan kita dapat membangun sistem agar seluruh stakeholder terkait kepatuhan badan usaha dapat bergerak bersinergi bersama-sama mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kepada badan usaha," terang Dony.
 
Selanjutnya Dony juga menyampaikan, mengenai perkembangan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ia menjelaskan bahwa kurang lebih 205 juta penduduk di Indonesia sudah menjadi peserta JKN-KIS.
 
“Sebenarnya perkembangan cakupan kepesertaan JKN-KIS sejauh ini sudah cukup baik, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program ini pun semakin membaik, hanya saja masih ada beberapa segmen yang belum maksimal pertumbuhan pesertanya,” tambah Dony.
 
Salah satu dari Tim Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, Enriko, sangat mengapresiasi rekan-rekan badan usaha dalam kehadirannya dalam kegiatan ini.
 
“Saya setuju dengan yang disampaikan oleh pak Dony bahwa program JKN-KIS ini tidak bisa berjalan sendiri. Salah satu tugas kami ialah memastikan perlindungan kesejahteraan pekerja. Program BPJS Kesehatan merupakan salah satu kunci kesejahteraan pekerja sehingga dapat bekerja dengan optimal” jelasnya.
 
Oleh karenanya Enriko berharap badan usaha dapat menjalankan undang-undang ini sebagaimana mestinya untuk menghindari sanksi. 
 
“kami dari pengawas ketenagakerjaan mengimbau untuk badan usaha segera patuh terhadap program ini, apalagi program ini sudah dari tahun 2014 sehingga seharusnya pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti program JKN-KIS,” pungkasnya. **
Reporter : Jaenudin Ishaq
Editor : Asiyah Afifah
- Dilihat 94 Kali
Berita Terkait

0 Comments