Selasa, 04/12/2018 12:00 WIB
Bawaslu Kabupaten Bekasi Copot 16.347 APK
Pemasangan APK di pohon melanggar peraturan
CIKARANG, DAKTA.COM - Sebanyak 16.347 alat peraga kampanye (APK) ditertibkan Bawaslu Kabupaten Bekasi. APK yang ditertibkan tersebut meliputi spanduk, baliho, dan umbul-umbul yang dipasang di sejumlah tempat terlarang.
Berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Bekasi, APK yang paling banyak ditertibkan berada di Kecamatan Pebayuran sebanyak 1400 buah.
Sedangkan kecamatan dengan jumlah APK terbanyak kedua yang ditertibkan berada di kecamatan Setu. Jumlahnya mencapai 1.161 buah.
Sementara kecamatan dengan jumlah APK yang paling sedikit ditertibkan berada di Cikarang Timur. Jumlahnya hanya 37.
Penertiban APK ini dilakukan pada Kamis (29/11) lalu secara serentak di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Penertiban juga berlaku di jalan provinsi dan kabupaten, serta angkutan perkotaan (angkot) yang terdapat stiker kampanye.
Dari data itu juga, APK yang paling banyak ditertibkan karena dipasang di tempat terlarang yakni jenis spanduk dengan jumlah 12.907. Untuk baliho yang ditertibkan ada 3.437 dan umbul-umbul sebanyak tiga buah.
APK yang ditertibkan bergambar capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bacri mengatakan, penertiban APK dan bahan kampanye (BK) dilakukan tidak hanya kemarin saja. Tetapi dilakukan sepanjang peserta Pemilu memasangnya di tempat yang tidak sesuai peraturan.
Untuk branding peserta Pemilu, tidak diperbolehkan dipasang di angkot atau angkutan umum.
"Branding yang biasanya berupa stiker hanya diperbolehkan dipasang di mobil pribadi atau kendaraan pengurus partai politik," tegasnya di Cikarang, Senin (3/11).
Ia juga menekankan agar pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu dapat sesuai aturan.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi, ada delapan lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK. Yakni, tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana publik dan tanaman serta pohon. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
- OKP DPW Brigez Santuni Yatim-Piatu di Kabupaten Bekasi
- Dishub Kabupaten Bekasi Petakan Potensi Kemacetan di Jalur Pantura
- Kementerian PUPR Mulai Perbaiki 29 km Jalur Mudik Bekasi
- Baznas Kabupaten Bekasi Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Rp40.250
- Terbelakang, Pembangunan Wilayah Utara Kabupaten Bekasi Harus Diprioritaskan
- Warga Sukatani Bekasi Tolak Pembangunan Pura di Wilayahnya
- Penyerapan Anggaran Minim Berimbas Pada Tingginya Silpa di Kabupaten Bekasi
- Volume Sampah Selama Ramadhan Cenderung Meningkat
- PAD Terus Menurun, DPRD Kab Bekasi Minta BUMD Diaudit
- Baznaz Kabupaten Bekasi Targetkan Pendapatan Zakat 2019 Meningkat
- Kecamatan Pebayuran Bekasi Terbanyak Terima BPNT
- Pengurus Masjid Diminta Buat Program Keagamaan Bagi Remaja
- Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Cenderung Merugikan Dunia Industri
- Kabupaten Bekasi Tak Mampu Serap Anggaran Rp1,03 Triliun
- Perusahaan di Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Uji Materi Tentang Ketenagakerjaan
0 Comments