Rabu, 14/11/2018 08:50 WIB
Sugito: Persoalan HRS Ada Campur Tangan Orang Berpengaruh
Habib Rizieq Shihab
JAKARTA, DAKTA.COM - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Bin Mohammed Al Shuaibi menegaskan bahwa Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak tersangkut masalah hukum di Arab Saudi dalam konferensi pres, Selasa (13/11).
Setelah kasus bendera bertuliskan kalimat tauhid yang mencuat karena HRS diduga terlibat dalam jaringan terorisme, yakni ISIS.
Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Sugito mengatakan bahwa HRS hanya menjadi korban oknum yang memang sengaja ingin memfitnah.
"Pernyataan Dubes Arab Saudi sudah jelas tidak ada kasus hukum yang menimpa Habib. Kalau beliau melakukan pelanggaran tentu sudah diproses oleh pihak sana," terangnya saat dihubungi Radio Dakta, Rabu (14/11).
Ia menyatakan bahwa rangkaian persoalan yang menimpa HRS di Arab Saudi ada campuran tangan dari orang yang berpengaruh di Indonesia.
"Diduga kuat permainan canggih seperti ini dilakukan oleh orang yang berpengaruh dan cukup mempunyai power," ucapnya.
Ia juga menyinggung terkait kepulangan HRS yang tak kunjung kembali ke Indonesia, walaupun keinginan dari HRS dapat segera kembali ke tanah air.
"Ketika duta besar sudah menyatakan kasus Habib clear, tetapi kenapa beliau tidak bisa pulang? Padahal visa Habib sudah habis. Jadi kalau Habib over stay bukan kemauannya," jelasnya.
Menurutnya, rangkaian persoalan HRS ada hubungannya dengan pertarungan politik lanjutan yang berawal dari Pilgub DKI 2017 dan saat ini akan memasuki Pilpres 2019. **
| Editor | : | Asiyah Afifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Kembali Geruduk KPK, HAMI Desak Tiga Pimpinan KPK Angkat Kaki
- Para Srikandi Indonesia Dukung Adanya Dewan Pengawas KPK
- Dalam Satu Hari, Polisi Tangkap Dua Terduga Pengedar Narkotika
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian
- Demo di Kantor Gubernur Papua, TNI/Polri Kerahkan Truk Evakuasi Massa
- Pedofil Dikebiri Kimia, Bukti Nyata Negara Hadir
- Kasus Kekerasan Sesama Siswa di Sumut Dimediasi Sesuai Adat
- Menkumham Apresiasi Program IMS
- Dirjen PAS Pastikan Remisi Bagi Koruptor Sesuai Aturan
- Kejaksaan Agung Harus Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin Kapal
- Pengesahan RUU PKS Tidak Perlu Menunggu Revisi KUHP
- KPK Harus Tegas Ungkap Kasus KJA di Pangandaran dan Karimunjawa
- Rohim Mintareja Sarankan Direksi PT. BBWM Dievaluasi
- Peresmian Koopssus TNI, Berpotensi Tumpang Tindih Kepentingan
- Korupsi Rp150 Juta untuk Meningkatkan Akreditasi Pengadilan Negeri Semarang
0 Comments