Selasa, 23/10/2018 10:04 WIB
Pembangunan 53 Tower Meikarta Terancam Mangkrak
Pembangunan tower Meikarta di Kabupaten Bekasi
CIKARANG, DAKTA.COM - Proses pembangunan 53 Tower milik Meikarta terancam mangkrak karena Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak melanjutkan proses pembuatan izinnya.
Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Muhammad Said mengatakan proses perizinan pembangunan Meikarta sebenarnya sudah keluar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada September lalu, untuk 24 towe.
"Tetapi karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Bekasi serta tiga kepala dinas termasuk Kadis DPMPTSP, Dewi Tisnawati maka tanda tangan izin itu tidak bisa dilakukan," ucap Said di cikarang (23/10).
Ia mengakui, Meikarta mengajukan izin pembangunan 24 Tower, tetapi ada penambahan 29 tower lagi dari 84,3 hektare lahan.
"Proses pemberian izin cukup panjang dan memakan waktu lama. Pasalnya, ada sejumlah kendala perubahan jumlah unit dalam pengajuan izin, oleh karenanya hal itu berimplikasi pada perizinan lain seperti analisis dampak lingkungan (Amdal)," ucapnya.
Untuk kelanjutan proses izin IMB bagi 29 tower yang diajukan oleh Meikarta, ia mengaku belum bisa memastikan. Sebab, seluruh dokumen perihal perizinan di Meikarta telah disita oleh penyidik KPK dalam penggeledahan beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, proyek Meikarta milik Lippo Cikarang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam perkara suap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Neneng disangka menerima suap hingga Rp7 miliar dalam beberapa termin.
Selain Bupati, empat pejabat juga menjadi tersangka, diantaranya Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Trisnowati, dan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments