Jum'at, 19/10/2018 08:31 WIB
Pembahasan Anggaran 2019 Tertunda Akibat Penangkapan Bupati Bekasi
Bupati Bekasi Neneng Hasanah tiba di Kantor KPK (Istimewa)
CIKARANG, DAKTA.COM - Penangkapan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak pada pembahasan anggaran 2019. Karena hingga Oktober 2018, nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum diterima DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan karena belum ada pendelegasian dari eksekutif, maka legislatif sampai saat ini masih menunggu.
"Berdasarkan tahun sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimulai pada Oktober. Namun karena Bupati Bekasi ditangkap KPK, sehingga pembahasan anggaran kemungkinan akan tertunda," kata dia di Cikarang, Kamis (19/10).
Ia berharap setelah ada penunjukan pelaksana tugas yang dijabat oleh Wakil Bupati Bekasi, prosesnya bisa berjalan secepatnya.
Selain pembahasan anggaran, dua agenda paripurna lainnya juga terpaksa ditertunda. Dua agenda tersebut yakni pengambilan keputusan akhir penetapan Raperda Penyertaan Modal PDAM dan BJB.
“Saya berharap tidak molor (pembahasan anggaran 2019). Karena surat (penunjukkan Plt) dari Mendagri sudah turun. Jadi kita menunggu setelah pelantikannya,” katanya.
Ia mengakui, pembahasan tersebut memang belum dimulai. Tetapi pihaknya mendapat surat beberapa hari lalu dari Neneng Hasanah Yasin untuk membahas KUA-PPAS.
“Hasil evaluasi 2018 juga sudah dibahas dan kita masih menunggu penandatanganan dari pihak eksekutif,” lanjutnya.
Menurutnya, pada Rabu (17/10) kemarin, DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Penyertaan Modal PDAM dan BJB. Namun hal itu batal karena penangkapan Bupati Bekasi oleh KPK.
“Tapi mudah-mudahan akhir November bisa selesai pembahasannya (anggaran 2019),” katanya.
Sekadar diketahui, pada 2017 lalu pembahasan KUA-PPAS mulai dilakukan pada Oktober. Sekitar dua minggu kemudian dilanjutkan dengan R-APBD 2018. Selanjutnya APBD 2018 disahkan pada November 2017. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- DPC PKB Kabupaten Bekasi Tiru Slepet Imin Untuk Jaring Aspirasi Pemilih di Pilkada
- PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Laporkan Pra Penjualan Rp1.301 Miliar di Tahun 2023
- Ketum ASPHRI Tekankan Pentingnya Pembayaran THR oleh Perusahaan
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
- Gagalkan Aksi Begal di Setu, Pj Bupati Bekasi Beri Penghargaan Bagi Paspampres
- Respon Kasus Wanita Pertahankan Motor Hingga Terseret, Pj Bupati Perintahkan Camat Bantu Patroli Polisi
0 Comments