Rabu, 10/10/2018 10:21 WIB
Pemkab Bekasi Butuh Data Konkret Selesaikan Persoalan Pendidikan
Swara Bekasi bersama Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, S.Sos
BEKASI, DAKTA.COM - Persoalan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena ada banyak sekolah yang belum mendapatkan perhatian, baik dari sistemnya maupun sarana dan prasarana yang memadai.
Seperti di wilayah Kabupaten Bekasi, masih ditemukan beberapa sekolah yang memang membutuhkan perhatian khusus terkait sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Menurut Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bekasi, Jamil, S.Sos dalam menangani persoalan ini pemerintah daerah perlu mempunyai data yang konkret terhadap jumlah sekolah di semua tingkatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Permasalah seperti kurangnya sarana dan prasarana memang selalu terjadi. Kami sering melakukan rapat kerja bersama SKPD terkait, dan untuk memberikan solusinya dibutuh data yang ril terhadap jumlah usia anak yang bersekolah dan sekolah yang ada di semua tingkatan," jelasnya dalam Swara Bekasi di Radio Dakta, Rabu (10/10).
Walaupun demikian, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk serius meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Bekasi. "Orang yang tidak mampu harus tetap bersekolah, maka kami mendorong Disdik agar membangun kerja sama dengan sekolah swasta, sehingga orang yang tidak mampu bisa juga bersekolah di situ bukan hanya di sekolah negeri," ucapnya.
Sementara menanggapi aksi guru honorer beberapa waktu lalu di plaza Pemkab Bekasi, ia menyampaikan pihaknya sudah membuat Kelompok Kerja (Pokja) untuk memperjuangkan tuntutan guru honorer.
"DPRD Kabupaten Bekasi serius mengkajian permasalahan guru honorer melalui Pokja, bahkan Bupati Bekasi sedang membentuk langkah pendataan guru honorer dari kecamatan di Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Menurutnya dalam hal ini, pemerintah daerah cukup kesulitan memperoleh data yang ril terhadap jumlah honorer di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Ketika ada pendataan kok jumlah honorer terus bertambah. Maka kita juga meminta Disdik dan SKPD lain untuk melakukan kajian analisa beban kerja, sehingga dapat mengukur, berapa tenaga honorer yang dibutuhkan di wilayah Kabupaten Bekasi," terangnya.
Ia mengakui DPRD Kabupaten Bekasi sangat serius untuk membuat regulasi berupa kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer, sehingga hal itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Daftar Penjaringan Bacabup Bekasi, Ade Kunang: Warga Pribumi Harus Diberikan Hak-haknya
- DPC PKB Kabupaten Bekasi Tiru Slepet Imin Untuk Jaring Aspirasi Pemilih di Pilkada
- PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Laporkan Pra Penjualan Rp1.301 Miliar di Tahun 2023
- Ketum ASPHRI Tekankan Pentingnya Pembayaran THR oleh Perusahaan
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
- Gagalkan Aksi Begal di Setu, Pj Bupati Bekasi Beri Penghargaan Bagi Paspampres
0 Comments