Senin, 22/06/2015 09:45 WIB
Mendagri Harus Tolak Pengunduran Diri Bernuansa Politik Dinasti
H Saduddin
JAKARTA_DAKTACOM: Pengunduran diri Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang disinyalir bernuansa politik dinasti marak terjadi di beberapa daerah.
Upaya ini dilakukan untuk mensiasati ketentuan dalam pasal 7 huruf q UU No.08/2015, bahwa pasangan calon Kada tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah dan garis keturunan satu tingkat dengan Petahana yakni lurus ke atas, samping dan ke bawah, kecuali jeda satu periode. Petahana mensiasatinya dengan mengundurkan diri sebelum pendaftaran.
Merespon hal tersebut, anggota Komisi II DPR, Saduddin menyatakan sikapnya agar Mendagri menolak pengunduran diri Kada dan Wakada tersebut karena tidak dilandasi argumentasi yang rasional, terlebih dilatarbelakangi oleh motif memuluskan jalan bagi keluarganya untuk maju dalam pencalonan Kada dan Wakada berikutnya.
"Memang di dalam pasal 78 ayat 1 huruf b UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) disebutkan adanya klausul pemberhentian atas permintaan sendiri. Klausul ini dimunculkan untuk memberikan ruang kepada seseorang untuk meniti jenjang karier yang lebih tinggi lagi, bukan dilandasi oleh motif lain ," kata Saad, yang disampaikannya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06)
Saad menambahkan, Kada dan Wakada wajib melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan, ketentuan ini diatur jelas dalam pasal 66 ayat 4
UU No.09/2015, yang merupakan perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014.
"Dengan aturan ini, seharusnya Mendagri bersikap menolak permohonan pengunduran diri sejumlah Kada dan Wakada," ungkap Saad, yang juga anggota tim perumus UU ini. .
Menurutnya, mengacu pada pasal 60 UU No.23/2014, jika Kada dan Wakada telah menjabat lebih dari 2,5 tahun berarti dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur tetap berstatus sebagai petahana.
"Tafsir satu periode atau lima tahun masa jabatan didasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketika melakukan uji materi pasal 58 huruf o UU No.32 tahun 2004," tutupnya.
Dengan demikian, lanjut Saad, status mereka tetap sebagai Petahana sehingga keluarganya tidak bisa mencalonkan diri.
Seperti diberitakan, sejumlah Kada dan Wakada mengundurkan diri menjelang pendaftaran Pilkada 2015, diantaranya Walikota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang.
| Editor | : | Syifa Faradila |
| Sumber | : | Humas Fraksi PKS |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments