Senin, 22/06/2015 09:42 WIB
APKLI: PKL Monas Rusuh Dampak Akumulasi Kebijakan AHOK
Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun
JAKARTA_DAKTACOM: Sangat memperihatinkan dan memiluhkan terjadi kerusuhan di Kawasan Monas Jakarta malam ini dihari ketiga bulan suci ramadhan. Kejadian malam ini akibat batas kesabaram PKL Monas yang tak terkendali karena terus-menerus ditekan, diintimidasi, digusur, dianiaya dan diusir-usir dari kawasan Monas Jakarta. Yang terakhir terjadi pada Rabu 17 Juni 2015, ratusan Satpol PP bentrok dengan beberapa PKL Monas Pintu Gambir, namun dipelintir media dengan menuduh PKL mencelurit Satpol PP (kompas.com), yang sama sekali tidak benar, demikian juga terkait kronologis yang diberitakan beberapa media.
APKLI selalu dan untuk kesekian kalinya mengingatkan Ahok segera hentikan menyiksa PKL, menggusur, menganiaya dan mengusir PKL dari Kawasan Monas Jakarta. Dan lebih dari itu, APKLI terus mendorong untuk duduk bersama untuk menata PKL dengan melaksanakan Perpres RI 125/2015 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL.
Namun Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mendengar dan hal tersebut sesuai Perintah Ahok, tetap ngotot gunakan Perda 08/2007 tentang Ketertiban Umum, tegas Ketua Umum DPP APKLI, ALI MAHSUN, dr., M. BIOMED Sabtu malam ini di Jakarta (20/6/2015).
Sekali lagi, APKLI desak Ahok segera hentikan segala bentuk penggusuran PKL, juga hentikan mengusir PKL dari kawasan Monas Jakarta. Mari kita duduk bersama untuk menentukan penataan PKL Monas dan PKL diseluruh wilayah DKI Jakarta. Negara RI, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus melindungi PKL sebagai warga Negara RI yang miliki hak konstitusional yang dilindungi Pancasila dan UUD 1945.
Hal tersebut perintah konstitusi Negara RI. Bukan sebaliknya, digusur dan diusir semena-mena yang sama sekali tidak berperikemanusiaan, ujar Ali Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995 - 1998.
APKLI minta seluruh PKL calling down pasca kerusuhan monas malam ini. APKLI segera mencari solusi terbaik bagi PKL Monas dan PKL diseluruh DKI Jakarta. Tak ada kata lain, PKL harus ditata dan diberdayakan, bukan digusur dan diusir semene-mena oleh Pemprov DKI Jakarta. Beri kesempatan bagi PKL sebagai rakyat dan warga Negara RI mencari makan dan penuhi kebutuhan hidup, lebih-lebih hadapi ramadhan, lebaran dan kurikulum baru. Jangan diganggu, dugusur dan diusir semena-mena, pungkas Ali.
(Rilis APKLI)
| Editor | : | Syifa Faradila |
| Sumber | : | APKLI |
- Pelaku Penusukan Maut Bocah Pulang Mengaji di Cimahi Ditangkap Polisi
- Komnas HAM: Gas Air Mata Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
- Kapolri Pastikan Irjen Teddy Minahasa Ditangkap Kasus Narkoba
- Polri Naikkan Tragedi Kanjuruhan Jadi Penyidikan, Tersangka Segera Ditetapkan
- Polri Libatkan Kompolnas Awasi Investigasi Tragedi Kanjuruhan
- Putri Candrawathi Akhirnya Resmi Ditahan
- Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan
- Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri!
- Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Alirkan Uang ke Rumah Judi di Luar Negeri
- Motif Penganiayaan Santri Pondok Gontor hingga Tewas, Diduga karena Masalah Kekurangan Alat
- Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor Bisa Dikualifikasikan Pembunuhan
- IPW Yakin Motif Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Hanya Alibi
- LPSK Sebut Bharada E Sempat Emosi Saat Rekonstruksi karena Tak Sesuai
- 3 Poin Kasus KM 50 yang Disinggung Laskar FPI ke Kapolri
- Kapolri: Motif Pembunuhan Brigadir J Pelecehan atau Perselingkuhan
0 Comments