Selasa, 25/09/2018 14:08 WIB
Jadwal Pembahasan Revisi UU ASN Hilang, KN ASN Geruduk DPR
Ketua Umum Konfedarasi Pekerja Rakyat Indonesia (KPRI), Rieke Diah Pitaloka menerima KN ASN
JAKARTA, DAKTA.COM - Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara mempertanyakan hilangnya jadwal pembahasan revisi UU ASN di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Menurut pemaparan dari Ketum KN ASN, Mariani yang mendatangi Gedung DPR RI pada Selasa (25/9) siang, mereka mengaku terkejut dengan tidak terjadwalnya revisi UU ASN di Baleg yang sesungguhnya sudah mendapatkan surat dari pihak Kemenkumham.
"Undang-Undang ASN ini sangat penting karena menyangkut nasib para tenaga honorer yang mempunyai masa bakti hingga di atas 10 tahun. Kami sudah memperjuangkan ini sejak tahun 2016 lalu di DPR RI," ungkapnya.
Maka dari itu, pada kesempatan ini mereka mendesak agar Baleg DPR RI menjelaskan bagaimana bisa jadwal tentang revisi UU ASN ini hilang tanpa adanya surat pemberitahuan atau penjadwalan ulang.
"Kami hanya meminta kepastian payung hukum, bagaimana nasib dari para tenaga honorer dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) ini. Kami harap dari DPR RI segera memberikan jawaban mengenai hilangnya jadwal pembahasan revisi UU ASN ini," tutupnya.
Sebagai informasi, payung hukum pengangkatan honorer menjadi CPNS yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 kini sudah diganti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tes untuk menjadi abdi negara.
Namun batasan usia yakni hanya bagi tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa masuk jalur seleksi CPNS, menjadi persoalan bagi para tenaga honorer tersebut karena merasa ada diskriminasi. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
- Puan Tegaskan Tidak Ada Nama Harun Masiku Dalam PAW
- Komisi VI Bantah Pembentukan Pansus Jiwasraya Bermotif Politik
- Andre Bantah Prabowo Tidak Tegas Atas Kasus Natuna
- Lemahkan Pekerja, Gekanas Minta Fraksi PKS Tolak Omnibus Law
- Kemendagri Gelar Rapat Penanganan Banjir, Hasilkan 3 Poin Krusial
- DPR Desak Pemerintah Tegas Soal Kedaulatan Natuna
- Bamsoet Optimis 2020 Dinamika Politik Indonesia Lebih Baik
- DPD Demokrat Minta Gaduh Wagub DKI Cepat Diselesaikan
- Ini Saran Guru Besar UIN Terkait PMA Majelis Taklim
- PKS Tolak Usulan Pilpres Lewat MPR
- Puan: Munas X Golkar Pengaruhi Kondisi Politik Nasional
- Ini 10 Pernyataan Politik Golkar dalam Munas X
- Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pemilu 2019 di Jabar
- Bawaslu Waspadai ASN Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2020
- Menanti Kepulangan Habib Rizieq Shihab
0 Comments