DAKTACOM: Di saat berbagai kemelut hukum dan politik membelit, isu ISIS kembali menggoncang negeri ini. 16 orang WNI memisahkan diri dari sebuah rombongan tour di Turki dan tak muncul kembali saat jadwal kepulangan. Semua heboh. Aparat keamanan dan pengamat saling berlomba mengisi corong-corong media. Pokoknya heboh dan rame!

Ada yang membahas latarbelakang pribadi dan keluarga ke-16 WNI itu. Ada yang ngarang dan menyebut gaji dan tunjangan ISIS yang fantatis sehingga para WNI itu terpesona. Ada pula yang tampil berapi-api membeber pintu-pintu masuk dari Turki ke Suriah, seolah google belum pernah memuat. Demikianlah, pembahasannya ramai dan beragam. Namun ujungnya tetap satu: kriminalisasi solidaritas umat Islam.

Mereka lupa, BNPT—salah satu instansi yang turut meramaikan di atas—sudah lama merilis data ratusan WNI yang berjihad ke Suriah. Mereka pun lupa serba-serbi kegiatan WNI di Suriah sudah berkali-kali tayang di media. Mulai dari video ajakan bergabung, hingga berita gugurnya satu per satu WNI di medan jihad Suriah. Lalu, apa alasan untuk heboh dengan kepergian ke 16 orang WNI itu?

Mereka bukan DPO terorisme, apalagi koruptor pengemplang duit rakyat. Mereka pergi dengan uang sendiri, tak pernah mengemis atau menggarong satu pihak pun yang selama ini meributkan kepergian mereka. Kepergian itu juga menggunakan pasport resmi terbitan Pemerintah RI. Perjalanan mereka ke satu negara ke negara lain, bahkan bila benar sampai berpindah kewarganegaraan, juga sah menurut piagam DUHAM, ICCPR dan ECOSO.  (Baca: 16 WNI Hilang, Munarman: Tak Ada Hukum yang Dilanggar)

Kalaupun benar mereka pergi selamanya dari wilayah hukum RI menuju suatu tempat untuk melaksanakan syariat Islam termasuk jihad, bukankah itu kemauan aparat hukum dan siapapun yang menolak syariat Islam di Indonesia? Seringkali terdengar jargon bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan tak akan mungkin berubah menjadi negara Islam. Yang mau syariat Islam, disuruh hengkang dari wilayah NKRI. Namun ketika mereka benar-benar pergi, mengapa harus “disesali?” Toh, benar-tidaknya mereka bergabung dengan ISIS baru khayalan pejabat dan pengamat yang diamini media.

Bila yang dipermasalahkan adalah ISIS, memang beberapa pilihan manhaj dan tindakan tanzhim pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi itu patut disayangkan. Sebagian berupa fakta, sebagian lain berupa pepesan kosong rekayasa media Barat dan intelijen. Namun umat Islam, tak selamanya bodoh. Berkali-kali ditipu modus pemberitaan, kita seharusnya sadar bahwa sesungguhnya isu ISIS hanyalah sasaran antara. Ada target lebih besar yang hendak diincar, yaitu deligitimasi ukhuwah Islamiyah.

Simaklah, bagaimana hiruk-pikuk ini ditimpali oleh usul agar Presiden Jokowi membuat Perppu yang melarang WNI bepergian ke Suriah. Padahal, lalu lintas manusia dan uang dari Indonesia ke Suriah untuk kombatan, jauh lebih kecil ketimbang untuk kemanusiaan. Kalau Perppu jahat itu lahir, maka jutaan rupiah donasi kaum Muslimin Indonesia untuk Suriah akan berhenti membeku. Seiring dengan mati membekunya anak-anak Suriah dalam ganasnya wabah kelaparan dan cuaca dingin di Suriah.

Betul-betul rencana yang jahat yang sempurna. Dimulai dari langsung menuduh 16 WNI di atas akan bergabung ke ISIS, disusul dengan kriminalisasi terhadap siapapun yang membantu rakyat Suriah dari ganasnya alam dan penguasa mereka, ditutup dengan perangkat hukum yang membungkam apapun bentuk dan kegiatan solidariatas (ukhuwah) terhadap rakyat Suriah yang tertindas.

Kalau ini terjadi, maka bersiaplah kita untuk bangga (sekaligus berdosa) menjadi sebuah bangsa yang bisu dan tuli terhadap jeritan luka dan lapar anak-anak Suriah, tapi garang dan ganas terhadap apapun kegiatan yang mencoba menjawab seruan dan jeritan itu.***


Editor   : Imran Nasution
Sumber   : Kiblat.net