Kamis, 13/09/2018 11:03 WIB
PAN Keberatan Kepala Daerah Jadi Jurkam
Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais (Istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais mengaku keberatan jika kepala daerah turut serta dalam melakukan kampanye pada Pilpres 2019 mendatang.
"Karena di bawah kepala daerah ini kan komponen aparatur sipil negara yang diminta netral, bahkan foto saja nggak boleh. Sehingga kepala daerah malah tidak menjadi contoh yang sama, menjadi ironis," ungkap Hanafi di Gedung DPR RI pada Kamis (13/9).
Hanafi menambahkan jika kepala daerah tidak terjun dalam kegiatan politik, maka hal ini akan menjadi contoh etika politik yang patut ditiru oleh para bawahan mereka.
"Maka dari itu, sebaiknya para kepala daerah dari ini fokus saja terhadap janji-janji kampanye mereka untuk membangun daerah tersebut dan tidak perlu disibukkan dengan kegiatan kampanye," tutupnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan jika kepala daerah yang ditunjuk menjadi juru kampanye di wilayah mereka diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2018. Mereka diharuskan mengambil cuti sebanyak satu hari kerja dalam sepekan dan memberitahukan jadwal dan tempat kampanye berlangsung.
Untuk kepala daerah setingkat Gubernur, pengajuan cuti kampanye harus diajukan langsung kepada Kemendagri, sementara untuk Wali Kota dan Bupati, harus melalui persetujuan dari Gubernur untuk diproses terlebih dahulu dan diserahkan kepada Kemendagri. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afifah |
- PDIP Jabar Umumkan Calon Bupati/Wali Kota Pilkada 2020, Siapa Saja?
- Partai Gelora Indonesia Resmi Daftar ke Kemenkumham
- Penerbangan Kuala Lumpur - Padang Dihentikan Sementara Dampak Covid-19
- Puan Apresiasi Tindakan Proaktif Warga Lawan Pandemi Covid-19
- Mengukur Popularitas Ketum Parpol di Medsos, Prabowo Tertinggi
- Pemerintah Diminta Kaji Kembali RUU Omnibus Law, Libatkan Pekerja
- Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR
- Nasdem Jabar Targetkan Menang di Empat Daerah dalam Pilkada
- LKSP: PDIP Dominasi dalam Pemberitaan dan Media Sosial
- Ahmad Syaikhu Sebut UU SDA Hasil Revisi Lebih Protektif
- PKS: BPIP Setop Buat Kegaduhan!
- Pemerintah Batal Pulangkan Eks ISIS Karena Faktor Keamanan
- Gibran Akui Akan Tetap Setia PDIP Meski Ditolak di Pilwakot Solo
- Sosialisasi 4 Pilar MPR, Syaikhu Ajak Masyarakat Jaga NKRI
- Bakamla RI Seleksi CPNS, Cari personel Tangguh
0 Comments