Rabu, 12/09/2018 12:42 WIB
DPRD Sebut Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bekasi Semrawut
Dialog Interaktif Swara Bekasi bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Daris
BEKASI, DAKTA.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Daris menyebut bahwa penyerapan anggaran di Kabupaten Bekasi semrawut akibat mutasi yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ia menyesalkan ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditanya mengenai tidak terserapnya anggaran dengan baik, mereka tidak paham dan mengelaknya.
"Kita sudah sampaikan saat rapat terkait penyerapan anggaran. Tapi yang kita sesalkan saat ditanya kepala dinasnya baru beberapa hari kerja. Ini yang membuat program kerja kita tidak stabil bahkan seolah-olah tidak terprogram," ujarnya dalam Dialog Interaktif Swara Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang, Rabu (12/9).
Menurutnya, hal tersebut harus disikapi langsung oleh Bupati Bekasi terkait kinerja para SKPD yang dimutasi, supaya tidak menggangu program kerjanya.
"Mutasi memang sering dilakukan setahun bisa empat kali, sehingga SKPD belum selesai tugasnya tetapi sudah dimutasi dan itu membuat mereka tidak cermat dalam bekerja," tuturnya.
Sementara terkait lahan abadi yang belum juga usai Perdanya. Ia menyampaikan sebagai DPRD pihaknya bingung ketika ingin melindungi lahan abadi atau pembangunan perumahan yang semakin sering.
"Kita sebagai DPRD bingung harus melindungi yang mana para petani atau pengembang. Sementara lahan abadi itu sesuai dengan UUD akan tetapi pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah," ucapnya.
Pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten supaya bijak dalam mengambil keputusan terkait kemaslahatan masyarakat. Sehingga warga dapat merasakan kepuasan akibat kebijakan yang dibuatnya. **
| Editor | : | Asiyah Afifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Warga Binaan Lapas Kelas III Cikarang Lakukan Tes Urine
- Banyak Pejabat dan DPRD Kabupaten Bekasi Belum Setorkan LHKPN
- Polres Metro Bekasi Salurkan Air Bersih di Dua Kecamatan
- KPU Kabupaten Bekasi Tetapkan DCT Pileg 2019
- Krisis Air Bersih Landa Wilayah Selatan Kabupaten Bekasi
- Pengambilan Aset Oleh Kades Petahana Penuhi Unsur Pidana
- Persoalan E-KTP Jadi Keluhan Utama Warga Kabupaten Bekasi
- F-BPD Kritisi Sikap Kades Petahana yang Ambil Fasilitas Desa
- Luas Lahan Abadi di Kabupaten Bekasi Susut Jadi 28 Ribu Hektare
- Pemkab Bekasi Perlu Rp140 Miliar untuk Pengelolaan Infrastruktur
- DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Pemerintah Revisi UU ASN
- Belum Miliki IMB, SMK Ananda Mitra Industri Terancam Disegel
- Partai Koalisi Prabowo Tingkat Kabupaten Bekasi Belum Terbentuk
- Seluruh Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi Gunakan Sistem Online
- Kabupaten Bekasi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang
0 Comments