Senin, 27/08/2018 13:22 WIB
PSI: Penggunaan #2019GantiPresiden Sangat Provokatif
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni
JAKARTA, DAKTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai gerakan politik dengan tagar #2019GantiPresiden sudah mulai berubah dari kampanye negatif menjadi sebuah kampanye hitam.
"Penggunaan tagar ini memang sangat provokatif. Sebagai sebuah kampanye negatif yang mulai berubah menjadi kampanye hitam. Meminjam istilah Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, gerakan politik ini adalah 'menyebar kebencian terhadap presiden yang masih menjabat'," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/8).
Toni mengaku prihatin dengan kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai aksi dan reaksi terhadap gerakan politik tagar #2019GantiPresiden.
Menurutnya, aksi gerakan “menyebar kebencian terhadap presiden yang masih menjabat” itu sangat potensial menuai reaksi penolakan karena Presiden Jokowi merupakan presiden yang dicintai rakyat.
"Presiden Jokowi memberikan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi rakyat dalam sejarah republik ini. Presiden yang membangun infrastuktur untuk masa depan anak muda bangsa, presiden yang berhasil menekan inflasi sehingga meringankan beban belanja kebutuhan pokok 'emak-emak'," ujar dia.
Toni menegaskan semua warga negara berhak menikmati ruang publik yang demokratis. Namun di tahun politik ini, dia menyarankan agar semua kelompok kepentingan menghindari provokasi yang berpotensi membuat kericuhan di akar rumput.
Dia menyarankan agar pegiat tagar #2019GantiPresiden memulai kampanye positif, misalkan dengan mengubah tagar menjadi #2019PrabowoPresiden atau #2019PASmenang dan lain sebagainya, yang lebih mendidik masyarakat.
"Kepada para pecinta Pak Jokowi diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kita patut mencontoh politik santun Pak Jokowi yang tidak pernah marah meski dihina, dicaci-maki selama empat tahun terakhir. Kepada Tuhan YME kita berlindung dan berpasrah diri," tutur dia.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo sebelumnya menilai, tagar itu bukan sebuah kampanye karena tak ada keterlibatan partai politik dalam gerakan tersebut, termasuk mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Gerakan #2019gantipresiden itu kan gerakan dari masyarakat. Sudah muncul jauh sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres. Jadi buat apa diributkan?," jelas Drajad.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja sebelumnya juga menilai tagar #2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye negatif atau "black campaign" karena gerakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga.
“Ini it’s logic saja. Demokrasi secara logis, bukan black campaign. Kalau black campaign itu menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu logis atau save presiden silahkan. Itu kebebasan berekspresi,” pungkas Bagja. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | antaranews.com |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments