Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 20/07/2018 08:45 WIB

Pj Walkot Bekasi Enggan Berkomentar Usulan Penambahan Rombel PPDB

PJ Walikota Bekasi Rudy Ganda kusuma (Foto: Istimewa)
PJ Walikota Bekasi Rudy Ganda kusuma (Foto: Istimewa)
BEKASI, DAKTA.COM - Pejabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah enggan berkomentar terkait usulan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menambah Rombongan Belajar (Rombel) pada Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun 2018.
 
"Situasi sudah panas, kalo saya komentar nanti tambah panas," ucap Ruddy Gandakusumah saat ditanya wartawan, Jumat (20/7). 
 
Ruddy menilai saat ini persoalan PPDB untuk penambahan Rombel memanas akibat adanya pro dan kontra hal tersebut. Sebelumnya Dinas Pendidikan sudah melayangkan surat permohonan agar Pj Wali kota menandatangani Berita Acara (BA)  penambahan Rombel PPDB. 
 
"Suratnya sudah kita kirim ke Bapak Pj sebagai pengambil keputusan tertinggi di Kota Bekasi", ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi. 
 
Senada dengan Ali ,Ketua PPDB 2018 Inayatullah yang juga Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan jika penambahan Rombel PPDB 2018, tergantung pada kebijakan Pj Wali kota Bekasi Ruddy Gandakusumah. 
 
"Memang banyak desakan agar kita nambah Rombel di SMPN Kota Bekasi. Desakan ini datang dari Masyarakat dan anggota DPRD," ungkap Inayatullah. 
 
Terpisah Sekertaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)  Kota Bekasi, Ayung Sardi Daully mengungkapkan dalam surat yang dikirim ke Pj Wali kota bahwa BMPS menolak adanya usulan dari Dinas Pendidikan untuk penambahan Rombel. 
 
"Kita (BMPS) berharap agar Pj Wali kota menolak usulan dari Dinas Pendidikan akan penambahan Rombel," tulisnya. 
 
Ketua Fraksi Golkar Kota Bekasi Maryadi berpendapat lain jika penambahan Rombel PPDB 2018 harus dilakukan oleh Pj Wali kota Ruddy Gandakusumah karena masih banyak orang miskin dan warga yang rumahnya dekat dengan sekolah belum dapat diterima di sekolah negri. 
 
"Saya sependapat dengan pernyataan Calon Wali kota terpilih bang Pepen, karena masih banyak warga yang tergolong miskin belum dapat sekolah di SMPN," kata Maryadi. **
 
Reporter : Warso Sunaryo
Editor :
- Dilihat 1778 Kali
Berita Terkait

0 Comments