Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 04/07/2018 20:58 WIB

Pengamat: KPU Tak Berikan Atensi Khusus pada Keamanan IT

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
JAKARTA, DAKTA.COM - Lumpuhnya situs penghitungan hasil Pilkada serentak 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi perhatian serius masyarakat. KPU dianggap tidak serius mengelola keamanan situsnya dari serangan peretas. Padahal, informasi dari KPU saat ini terus dipantau oleh masyarakat yang ingin mengetahui proses Real Count C1 Pilkada Serentak 2018.
 
Hal senada disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, yang menilai KPU tidak memberikan atensi khusus pada perbaikan keamanan IT mereka, karena kejadian ini sudah berulang kali terjadi.
 
"Apakah ada kesengajaan atau tidak serius dalam updeting teknologi dan pengolahan data? padahal, dari situ bisa memantik pandangan yang konspiratif, yang jelas, pihak lain jadi tidak imbang melihat pemilu seperti apa," tegas Wasisto dalam wawancara Dakta Fokus Radio Dakta, Rabu (4/7).
 
Wasisto memaparkan, KPU adalah bukan lembaga mandiri sepenuhnya. Misalnya saja, terkait dana yang membuat KPU tidak leluasa dalam merawat situsnya. Political Value, menurutnya belum dimiliki KPU dari DPR atau Pemerintah dalam membantu KPU.
 
"Sokongan politik diperlukan dari lembaga yang lebih tinggi diatasnya. Misalnya DPR, Presiden. Karena, KPU sendiri saya yakin berkeinginan kuat untuk menyelenggarakan transparasi," kata Wasisto.
 
Kedepannya, Wasisto mengharapkan KPU dapat menjaga dan merawat data pemilih yang strategis. Selain itu, dengan kejadian ini KPU juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah, mengingat data pemilih ini akan sinergis dengan indikator pelayanan publik di Indonesia.
 
"Tidak heran masyarakat mempertanyakan kredibilitas KPU, privasi data ini harus dioptimalkan pemerintah," papar Wasisto.
 
Ia menegaskan, jangan sampai kedepannya ada unsur pembiaran yang dilakukan oleh KPU. Karena stigma ada rekayasa data, manipulasi suara atau penggelembungan suara, tudingan KPU tidak netral akan selalu muncul jika tidak ada perbaikan.
 
Ia menambahkan, solusi yang bisa diterapkan di antaranya pemberlakuan E-Voting seperti beberapa negara maju. Agar, tidak lagi ada anggapan kecurangan saat pemilu berlangsung. **
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 1475 Kali
Berita Terkait

0 Comments