Kamis, 12/04/2018 14:05 WIB
Kebijakan Pemerintah Pusat Sangat Berpengaruh Terhadap Daerah
Edisi SWARA Bekasi bersama wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi, Daris.
BEKASI, DAKTA.COM - Radio Dakta bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi kembali mengadakan Dialog Suara Wakil Rakyat (SWARA) Kabupaten Bekasi, di Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (12/4).
Edisi SWARA Bekasi ini mengangkat tema "#2019GantiPresiden" bersama wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, Daris.
Daris mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap kebijakan di daerah.
“Saat ini yang paling terasa yaitu kebijakan SMA yang diambil alih oleh Provinsi dan kebijakan impor beras,” ucapnya.
Daris mengungkapkan, seharusnya pemerintah dalam mengambil kebijakan harus ada pengkajian yang lebih mendalam agar tidak menyulitkan masyarakat.
“saya sebagai anggota DPRD kabupaten Bekasi menilai, bagaimana kebijakan impor beras sangat berpengaruh. Petani yang ingin menggarap sawah, pupuk dan solar naik. Kemudian saat petani ingin panen, malah mengeluarkan kebijakan impor beras,” tegasnya.
Sementara itu, terkait #2019GantiPresiden menurutnya itu merupakan fenomena perasaan masyarakat. “Itu perasaan masyarakat yang muncul. Akibat kekecewaaanya,” pungkasnya.
Ia menyampaikan agar masyarakat, dalam memilih pemimpin harus selektif. karena kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments