Nasional /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 21/03/2018 10:55 WIB

Daeng Respon Keras Ancaman LBP Terhadap Amien Rais

Anggota DPR RI Fraksi PAN Daeng Muhammad
Anggota DPR RI Fraksi PAN Daeng Muhammad
JAKARTA, DAKTA.COM - nggota Fraksi PAN DPR RI, Daeng Muhammad merespon keras ancaman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kepada pendiri PAN Amien Rais karena kritiknya terhadap Presiden Jokowi dalam program bagi-bagi sertifikat. Daeng mengatakan ancaman LBP tersebut justeru bisa merugikan Jokowi sendiri.
 
"Kenapa Luhut harus reaktif ketika Pak Amien mengkritik kinerja presiden. Apalagi ngancem-ngancem, emang siapa Luhut, bicara mau buka buka dosa orang? Luhut bahkan menjadi gambaran pemerintahan Jokowi anti kritik. Dan buat saya model seperti ini yang sekarang ada di seputar presiden, dan ini akan merugikan Jokowi sendiri," ucap Daeng, Selasa (20/03/2018).
 
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, munculnya kritik seharusnya menjadi bahan introspeksi rezim pemerintahan Jokowi untuk  memperbaiki kinerja, bukan malah melontarkan ancaman kepada yang mengkritik.
 
"Emang Luhut Binsar juga enggak punya dosa atau memang enggak bisa tersentuh karena dia berkuasa," ujar Daeng.
 
Terkait kritik Amien Rais, Daeng mengatakan, program sertifikasi tanah bukan pada kali ini saja dilakukan, dari zaman presiden sebelumnya juga sudah ada, dan urusan membereskan tanah memang menjadi kewajiban negara.
 
"Pesan yang ingin disampaikan Pak Amien adalah kontek reformasi agraria sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya tanah untuk rakyat bukan tanah untuk konglomerasi, dimana segelintir orang di negara ini menguasai tanah dengan luas jutaan hektar," jelas Daeng.
 
Menurut Daeng, sertifikasi yang dilakukan rezim sekarang seolah-olah negara pro rakyat.
 
"Ini yang menjadi pertanyaan, karena sertifikasi model prona atau apapun namanya, kebijakan kemudahan pelayanan secara massal tersebut, tidak menyentuh esensi keberpihakan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan keberpihakan negara kepada rakyat," kata politisi PAN asal Kabupaten Bekasi tersebut.
Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Dakta Administrator
- Dilihat 1156 Kali
Berita Terkait

0 Comments