Jum'at, 16/03/2018 10:06 WIB
Ketua PPNI : Kesejahteraan Perawat Indonesia Belum Layak
JAKARTA_DAKTA.COM: Ketua DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadillah menyampaikan masih banyaknya para perawat yang tidak dibayar dengan layak.
Harif mengatakan dalam peringatan milad ke 44 tahun DPP PPNI, mereka akan mendorong isu mengenai kesejahteraan para perawat yang dianggap masih tidak layak.
"Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, upah perawat Indonesia jauh tertinggal di bawah, hanya setara dengan Laos, bahkan dengan Filipina saja kita masih di bawah," terangnya dalam konferensi pers di Graha PPNI, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis (15/03).
Harif mengemukakan bahkan pada saat ini para perawat nasibnya tidak menentu di beberapa daerah dan sepertinya menjadi tenaga sukarela tanpa mendapatkan bayaran dari negara.
"Untuk itulah, kami merasa perlu menyuarakan isu ini kembali agar pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan para perawat, terutama yang berada di daerah terpencil," ungkapnya.
Pada Sabtu (17/03) DPP PPNI menggelar peringatan milad ke 44 dengan mengangkat tema Gerakan Perawat Dalam Mendukung Praktik Keperawatan Mandiri.
Untuk mewujudkan gerakan tersebut, DPP PPNI telah menetapkan pedoman praktik keperawatan mandiri sebagai panduan bagi semua perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui gerakan ini diharapkan perawat dapat melakukan praktik mandiri melalui asuhan keperawatan baik terhadap klien individu, keluarga, masyarakat, maupun kelompok khusus lainnya.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments