Senin, 05/03/2018 10:00 WIB
Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
Ilustrasi Pajak
JAKARTA_DAKTACOM: Cara pemerintah mengejar target pajak kian tidak realistis. Pasalnya, rekening nasabah yang sudah meninggal pun akan dimintai pajak sesuai revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Dikabarkan bahwa lembaga keuangan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rekening keuangan milik nasabah yang sudah meninggal alias rekening warisan yang belum dibagi.
"Ketimbang mengejar orang yang sudah meninggal, pemerintah mestinya lebih konsen pada perbaikan database perpajakan nasional, termasuk rasio pajak," terang anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (5/3).
Menurut Heri, target penerimaan pajak yang tak masuk akal di tengah rasio pajak yang rendah menjadi tanda lemahnya sistem database perpajakan nasional. Untuk diketahui, rasio pajak nasional ada di angka 11 persen. Padahal sebagai negara dengan kategori lower middle income countries seharusnya rata-rata rasio pajaknya mencapai 17 persen.
"Ini adalah dampak dari target penerimaan pajak yang terlampau ambisius," paparnya.
Pajak masih jadi tulang punggung penerimaan negara, karena 70 persen sumber pendapatan APBN kita bersumber dari pajak. Politisi Gerindra ini, mengungkap bahwa target penerimaan pajak di APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun. Angka itu melejit 9,9 persen dibandingkan tahun 2017 yang terpatok sebesar Rp 1.472,7 triliun. Rasio pajak nasional juga rendah, yaitu di angka 11 persen. Padahal sebagai negara dengan kategori lower middle income countries seharusnya rata-rata rasio pajaknya mencapai 17 persen.
Lemahnya database perpajakan, nilai politisi dapil Jabar IV itu, membuat rasio pajak nasional terus menurun. 70 persen pekerja informal di Indonesia tak memiliki NPWP. Hanya 30 persen yang bisa menjadi objek pajak.
"Jadi lucu mendengar pemerintah yang menggenjot WP orang sudah meninggal di saat potensi penerimaan pajak belum dikelola secara optimal. Mengejar orang hidup saja susah, apalagi orang yang sudah meninggal," kilah Heri bertanya-tanya.
Mengusut tuntas pengemplang pajak dan penggelapan pajak perusahaan asing yang telah merugikan negara ribuan trilun, sambung Heri, lebih realistis daripada mengejar pajak orang yang sudah meninggal.
Akhirnya, Heri menyerukan agar pemerintah mengupayakan pembenahan institusional untuk meningkatkan kapasitas otoritas pajak. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan, dan kebijakan perpajakan jadi keniscayaan untuk segera dilakukan.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
- DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi
0 Comments