Selasa, 13/02/2018 13:30 WIB
Ketua Muhammadiyah: Negara Tak Perlu Ambil Alih Materi Khutbah
Khutbah Jumat
JAKARTA_DAKTACOM: Jelang masa kampanye Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana menyusun materi khutbah bagi setiap agama. Bawaslu mengaku membahas materi ini dengan tokoh-tokoh agama. Namun, Bawaslu tidak mewajibkan para khatib untuk menyampaikan materi tersebut dalam khutbahnya. Materi tersebut hanya sebagai referensi.
Merespons hal ini, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fathurrahman Kamal menuturkan, sampai saat ini, tidak ada komunikasi antara Bawaslu dengan Muhammadiyah untuk membahas materi khutbah.
Fathurrahman berpesan kepada pejabat publik untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran terlebih dahulu dengan lembaga ataupun organisasi besar seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah sebelum mengambil kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas, terlebih soal permasalahan ibadah yang sensitif.
“Jangan menunggu respons negatif masyarakat, lalu berkomunikasi,” ujarnya pada Selasa pagi (13/02).
Menurutnya, materi khutbah seharusnya disusun oleh pihak yang kompeten dan kredibel dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan yang selama ini menyatu dengan denyut nadi kehidupan umat.
“Tidak perlu diambil alih oleh lembaga/institusi negara, apalagi yang tak sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi),” terangnya.
Kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas Bawaslu, menurutnya, justru dapat diraih dengan tidak mencampuri urusan yang tidak menjadi tugas pokok dan keahliannya.
Lebih lanjut soal tidak diwajibkannya para khatib mengikuti materi khutbah yang disusun Bawaslu, menurut dia, tidak sesederhana itu persoalannya. Sebab masalah ini bisa dikesankan sebagai sebuah intervensi yang berlebihan pada kehidupan umat beragama.
“Memaksakan sesuatu yang dalam nalar publik bukan menjadi tugas pokoknya justru akan menjadi kontraproduktif, dan bahkan dapat memprovokasi publik untuk menafsirkannya secara tidak proporsional dan polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat,” terangnya.
Jika materi tersebut tidak wajib diikuti, sambungnya, lalu untuk apa dibuat.
“Lebih baik memanfaatkan dana negara untuk yang jelas manfaatnya. Ajaklah elemen umat yang beragam dan majemuk ini untuk semakin produktif menata kehidupan yang lebih baik, dan penuh kemandirian dan saling percaya,” sarannya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | hidayatullah.com |
- RESMI DILANTIK, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS AKSI RELAWAN MANDIRI HIMPUNAN ALUMNI IPB MASA BAKTI 2024-2029
- BAZNAS Berikan Rekomendasi Izin Pembentukan Bagi LAZ Al-Kahfi Peduli
- Jangan Sampai Dideportasi, Ini Cara Bikin Visa Wisata ke Luar Negeri
- Obsatar Sinaga Pimpin ICMI Jabar Seusai Terpilih Dalam Muswil
- Peresmian Kampung Zakat Desa Bersinar Uwemalingku (beriman, bersinergi, dan berkarya)
- Anter Bantuan Hewan Ternak Pakai Perahu Eretan, Bukti Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
- Program Tebar Sarung dan Mukena: Menjawab Keperluan Jiwa para Korban Semeru
- Dana Muktamar IV Wahdah Islamiyah Sebagian Dialihkan untuk Korban Bencana
- Himpunan Alumni IPB Salurkan Bantuan Kemanusiaan Terdampak Erupsi Semeru
- Bentuk Apresiasi, IFI Gelar Indonesia Fundraising Award 2021
- Meriah, Sahabat Yatim Indonesia Rayakan Milad Laznas Ke-12 Tahun
- REI DPD Jabar dan Komisariat Bekasi Beri Santunan dan Sebar Wakaf 1000 Mushaf Al Quran
- HA-E IPB Serahkan Donasi untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT dan NTB
- Human Initiative Miliki 4 Program Bukber
- Terima Donasi Kembali, BAZNAS Akan Salurkan Bagi Warga Terdampak Pandemi
0 Comments