Jum'at, 09/02/2018 14:00 WIB
Gerakan #GISA Penting Jelang Pilkada
Zudan Arif Fakhrulloh
BATAM_DAKTACOM: Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau #GISA merupakan aksi untuk meningkatkan ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.
"#GISA atau gerakan indonesia sadar adminduk merupakan gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data dan pentingnya pelayanan yang membahagiakan rakyat," kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/2), di Batam.
Zudan melanjutkan, target sasaran #GISA yakni masyarakat, aparatur petugas layanan dukcapil dan lembaga pemerintah dan swasta pengguna data dukcapil.
Kemendagri bakal menerapkan gerakan tersebut mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamtan, kabupaten dan kota, provinsi di seluruh Indonesia.
"Dalam satu kecamatan minimal harus dibentuk satu desa atau kelurahan sadar adminduk (administrasi data kependudukan)," kata Zudan.
Gerakan #GISA, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merupakan momentum penting jelang pilkada 2018 dan Pilpres yang berlangsung pada 2019 mendatang.
Peluncuran #GISA dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri digelar dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018. Rapat tersebut bertema"Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA" dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Pada pidatonya saat membuka rakor, Tjahjo kembali menekankan tentang pentingnya data kependudukan yang akurat. Tahun ini, menurut Tjahjo, merupakan tahun politik. Terdapat dua agenda besar nasional yang digelar tahun ini. Kedua momen itu yakni pemilihan kepala daerah dan tahapan pemilu nasional serentak 2019.
Data kependudukan, imbuh Tjahjo, yang akurat jadi salah satu kunci dari sukses pesta demokrasi di tahun politik.
"Untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2018, perekaman dan pencetakan KTP-el harus diselesaikan sesegera mungkin," kata Tjahjo, di Batam, Kamis ini.
Mantan anggota DPR Komisi I DPR RI itu menambahkan, untuk menunaikan hak pilih, seorang calon pemilih persyaratannya wajib punya KTP-el.
"Ini tugas pemerintah menjamin hak pilih warga, terutama di Pilkada tahun ini," kata Tjahjo.
Ia juga mengingatkan tentang politik uang dan kampanye ujaran kebencian.
"Saya juga menghimbau untuk melawan politik uang dan kampanye yang mengujar kebencian," kata Tjahjo.
| Editor | : | |
| Sumber | : | kemendagri.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments