Parlemen / DPR RI /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 07/02/2018 10:00 WIB

Komisi VI: BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono 1
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono 1
JAKARTA_DAKTACOM: Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilitator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.
 
Hal itu diungkapkan  Bambang Haryo Soekartono saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (06/2).
 
“Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA  ini. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya hutang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang ini cukup besar. Apalagi listriknnya tidak bekerja sama lagi dengan PLN karena kondisi produktivitasnya  terus menurun,” ungkap politisi Gerindra ini.  
 
Ia menyarakan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup dan tidak dijual. “Fungsi BUMN kan begitu,  menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa enggak BUMN  ini ditutup. Ditutup ya, tidak dijual karna dijual menurut saya kurang bagus,” sarannya.
 
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100 ribu ton per tahun.  
 
“Kenapa ngga sekalian merivitalisasi sesuai dengan kapasitas produksinya menjadi  400 ribu ton per tahun.  Apakah market bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 T menjadi 400 T. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar,” pungkas pria dari dapil Jawa Timur I ini.
Editor : Azeza Ibrahim
Sumber : dpr.go.id
- Dilihat 229 Kali
Berita Terkait

0 Comments